Kinerja Pemerintahan

SRI Bintang Pamungkas sangat meyakini bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Maksudnya adalah mahasiswa yang berhasil melakukan kegiatan demonstrasi dalam menurunkan Presiden Soekarno.
 
Mahasiswa juga yang berhasil melakukan demonstrasi secara masif menduduki Gedung MPR DPR selama beberapa hari untuk menurunkan Presiden Soeharto.
 

Mahasiswa demonstran adalah salah satu sumber kepemimpinan. Kepemimpinan tingkat lokal dan nasional untuk bidang politik. Mereka berjuang atas dasar rasa memiliki dan berkepentingan dengan masa depan. Perwakilan mahasiswa yang melakukan demonstrasi terbaru adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI).
 
Banyak sekali aspirasi dari BEM SI kali ini, yang antara lain adalah mengadili Presiden Joko Widodo untuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Menolak intervensi Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Indonesia 2024. Menolak pembungkaman kebebasan pers. Menolak dwifungsi TNI Polri. Menolak pelemahan Mahkamah Konstitusi.
 
Meminta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Penuntasan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Menindak represi kepolisian kepada rakyat. Menuntaskan konflik agraria di Papua. Mewujudkan reformasi agraria. Melindungi hutan adat. Membatasi investasi asing. Menghapus mafia agraria. Menghapus illegal logging.
 
Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Badan Usaha yang dimiliki Ormas keagamaan, yang bertentangan dengan UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba. Mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.
 
Memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menutup tambang illegal. Mengatasi limbah industri dan pertambangan. Meminta puskesmas dan posyandu mendatangi masyarakat secara langsung. Merevisi UU Tapera.
 
Menuntut pendidikan sesuai UUD 1945. Menuntut keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan guru honorer. Menuntut pemecatan guru honorer secara sepihak. Menuntut penyelewengan dana pendidikan.
 
Merevisi Permendikbud Ristek 2/2024 tentang batas maksimum biaya kuliah di seluruh Perguruan Tinggi Negeri. Menolak komersialisasi Pendidikan dan mengkaji ulang sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Menggratiskan biaya pendidikan tinggi.
 
Jumlah Kementerian di Indonesia sebanyak 34 kementerian. Kinerja terbaru Kementerian dan lembaga non kementerian terkait, yang dikritisi demonstran BEM SI secara kasar adalah KPU, Bawaslu, Kemendagri, Kominfo, Kemenhan, Mahkamah Konstitusi, DPR RI, KPK, Kemenkumham, TNI Polri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 
Kemudian Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, Kemenkes, Kementerian PUPR, dan Kemendikbud Ristek. Jadi, kurang lebih terdapat kinerja 11 Kementerian (32,35 persen) yang terkesan mengecewakan BEM SI di luar kinerja lembaga lainnya.
 
Sekalipun berjumlah kurang dari sepertiga kinerja kementerian yang dikritisi oleh mahasiswa demonstran, namun kepedulian dan terbentuknya rasa memiliki bangsa pada mahasiswa demonstran, dimana kepedulian tersebut cukup menggembirakan. Menggembirakan karena bukan nol.
 
Hal itu, karena pemberlakuan normalisasi kehidupan kampus dan pemberlakuan Sistem Kredit Semester (SKS), serta belakangan pengenalan tentang kampus Merdeka Belajar, itu ternyata masih menyisakan mahasiswa yang memperhatikan kehidupan lingkungan berbangsa di luar urusan menjadi kutu buku dalam kehidupan belajar mengajar dalam kampus.
 
Sterilisasi dan depolitisasi kehidupan politik dari kampus, justru terkesan membuat mahasiswa mencari informasi di luar kampus. Mencari sendiri narasumber dan informasi di luar kampus, yang tersedia dalam media masa formal, youtube, seminar, podcast, dan media sosial.
 
Bukan hanya media arus utama, namun media arus pinggiran juga terkesan menjadi asupan mahasiswa.
 
Sesungguhnya tidak banyak yang berubah, karena mahasiswa mencari pendapat yang berbeda dengan informasi resmi dari pemerintah untuk mengkaji kinerja pemerintahan.
 
Akan tetapi mahasiswa demonstran mencari jalan informasi tersendiri, yang terkesan adalah mereka bukan sepenuhnya 100 persen menjadi perpanjangan tangan atau sangat terpengaruh oleh aspirasi parpol oposisi dalam parlemen, atau pun aspirasi oposisi non parlemen seperti Petisi 100, Partai Negoro, Partai Buruh, serikat buruh, juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroposisi.
 
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Pengajar Universitas Mercu Buana