Berita

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

Muncul Surat Edaran Kemenag, PKB: Kalau Tidak Salah Kenapa Takut?

SELASA, 30 JULI 2024 | 15:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa aneh dengan kemunculan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bintan yang meminta agar Ketua MUI setempat membuat video dukungan atas kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selama proses pelaksanaan Haji 2024.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, tidak semestinya Kemenag melakukan upaya-upaya di luar kepatutan untuk menghadapi Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 yang sedang bergulir di DPR RI. Menurutnya, jika Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak merasa salah cukup membuktikan bahwa pelaksanaan Haji 2024 tidak ada penyimpangan. 

“Itulah kelucuan. Gini deh, kalau merasa benar buktikan saja di proses Pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macem-macem itu artinya ada sesuatu, makin jelas ada sesuatu yang ditutup-tutupi, yang kemudian seakan-akan publik dilibatkan,” kata Jazilul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7). 


Sebab, lanjut Jazilul, seluruh fraksi di DPR RI sepakat untuk membentuk Pansus Angket Haji karena menduga ada berbagai kejanggalan dalam proses penyelenggaraan ibadah Haji 2024.

“Ini masalahnya jelas. Nanti Pansus akan bertanya satu-satu, gimana visa, gimana keputusan-keputusan menteri, bagaimana semua itu, bagaimana pelaksanaan ibadah Haji. Lho kok dijawab dengan video? Enggak ada hubungannya sama sekali itu,” tegas Wakil Ketua MPR RI ini.

Lagipula, kata Jazilul, apa yang telah diputuskan DPR itu cerminan keputusan pendapat rakyat. Dengan kata lain, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 itu merupakan kehendak rakyat. 

“Karena DPR itu adalah wakil dari rakyat Indonesia, dari sejumlah fraksi, bukan hanya satu fraksi, semua fraksi sepakat tidak ada satupun tidak. Bukan hanya PKB, apalagi pribadi, enggak, enggak sama sekali,” paparnya. 

Lebih jauh, Jazilul menyarankan agar Menag Yaqut menjelaskan ke DPR RI melalui Pansus Angket Haji bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan ibadah Haji 2024. 

“Kalau (menganggap Pansus) ini politik, lakukan secara politik. Apa itu? Datangi Pansus, jelaskan, ‘kami bersih kami bener’ gitu dong! Jadi, itu kan yang diinginkan Pansus? Itu namanya amar maruf nahi munkar. Kalau enggak salah enggak usah takut. Kalau benar jelaskan mana yang benar itu. Biar publik tahu,” tegasnya. 

“Bukan malah minta kirim video. Kalau perlu kirimkan keterangan-keterangan yang benar kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu ‘oh ini toh masalahnya’,” pungkas Jazilul.

Sebelumnya, beredar surat permohonan yang dikeluarkan Kemenag Kabupaten Bintan yang meminta agar Ketua MUI Kabupaten Bintan membuat video dukungan atas kinerja Menag Yaqut Cholil Qoumas selama proses pelaksanaan Haji 2024.

Permohonan ini dipandang sebagai usaha untuk mem-framing publik di tengah kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan Haji 2024. 

“Kami memohon kepada MUI Kabupaten Bintan untuk menyampaikan video dukungan atas penyelenggaraan ibadah haji (1445 H/2024),” demikian kutipan surat bernomor B-1139/Kk.32.01/01/HM.01/07/2024 tertanggal 22 Juli 2024.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya