Berita

Benny Wullur/Ist

Hukum

Benny Wullur: Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Harus Turun Tangan Terkait Permasalahan SMAK Dago

SELASA, 30 JULI 2024 | 12:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perbuatan sekelompok orang dari suatu ormas yang berusaha menyerobot dan menduduki lahan SMAK Dago, Bandung, sangat disayangkan. 

Pengacara kondang Benny Wullur, kuasa hukum dari Yayasan Badan Pembina Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (YBPSMKJB) atau SMAK Dago, menegaskan ada tindakan pengerahan massa lewat ormas tersebut, seolah ingin menguasai lahan SMAK Dago yang secara hukum telah sah menjadi milik YBPSMKJB. 

Ia mengatakan tindakan tersebut sangat melanggar hukum dan menduga keberanian sekelompok ormas tersebut karena adanya bekingan dari oknum anggota TNI. 
 

 
Dalam tayangan channel Youtobe Benny Law, ia mengungkapkan, bahwa ada oknum TNI yang diduga membekingi penyerobotan lahan SMAK DAGO. 

"Mohon tindakan tegas Panglima TNI dan POLRI!" ujarnya. 

Ratusan orang dari sekelompok ormas itu menduduki dan menyerobot lahan SMAK Dago sejak Sabtu tengah malam (27/7). 

"Kami sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan dari oknum TNI yang seharusnya bertugas untuk mengamankan negara, tetapi menurut dugaan kita, justru melakukan pembiaran," papar Benny. 

"Kita tahu lahan tersebut sudah dimenangkan YBPSMKJB atau SMAK Dago yang memiliki hak prioritas oleh negara karena YBPSMKJB juga sudah menyelesaikan kewajibannya kepada negara," ungkap Benny. 

Benny mengatakan, lahan milik YBPSMKJB tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak generasi penerus bangsa. Peristiwa penyerangan tersebut, bisa membuat anak-anak menjadi trauma, tidak bisa sekolah, bahkan bisa menjadi stress dan ketakutan karena sekolah mereka diserang dan diduduki oleh sekelompok ormas yang dibacking oleh oknum tentara.

"Apakah ada surat tugas untuk para oknum tersebut untuk menduduki lahan dari SMAK Dago?" ujar Benny. 

Diduga peristiwa penyerangan tersebut terkait dengan perkara sengketa tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun. 

Kasus bermula pada 2011 ketika Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang mengaku sebagai kelanjutan atau penerus dari Perkumpulan Belanda Het Christelijk Lyceum (HCL). Pada zaman penjajahan Belanda, perkumpulan ini adalah pemilik lahan SMAK Dago di Jalan Ir H Djuanda, Bandung.

Setelah aset bekas Belanda dinasionalisasi, termasuk SMAK Dago, lahan tersebut menjadi milik negara. YBPSMKJB) mengklaim telah membeli lahan dari negara secara resmi. Lahan tersebut pun ditempati oleh SMAK Dago hingga sekarang.

"Kami sendiri sudah menangkan pekara di mana pemilikan dari PLK yang dikatakan penerus dari HCL itu dinyatakan tidak benar atau palsu. Salah satu pelakunya sudah dihukum yang bernama Gustav Pattfpeilohy sedangkan untuk Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti belum di hukum hingga sekarang ini", jelas Benny. 

Ia pun meminta perhatian pemerintah terkait kasus tersebut. 

"Kepada Bapak Presiden RI, Bapak Kalpori, Bapak Panglima TNI, untuk segera turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini. Mau jadi apa negara kita jika hukum yang ada di negara ini tidak berlaku dan hukum yang berlaku malah hukum rimba, sehingga ini kedepannya akan menjadi contoh yang tidak baik atau buruk yang generasi bangsa kedepannya," kata Benny.

Benny mengaku telah menyiapkan surat-surat pengaduan secara resmi, berharap pemerintah bisa menindak oknum aparat yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya