Berita

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani/RMOL

Presisi

Klarifikasi Pengendali Judi Online Belum Tuntas, Bareskrim Kembali Panggil Benny Rhamdani

SELASA, 30 JULI 2024 | 10:05 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Klarifikasi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani soal sosok pengendali judi online berinisial "T" rupanya belum tuntas.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani mengatakan klarifikasi terhadap Benny belum rampung dilakukan, dan politisi Hanura itu meminta agar pemeriksaan ditunda sementara.

"Kita sudah melangkah tentang berita-berita di medsos yang beredar, statement-statement dia, setelah itu (Benny) minta untuk ditunda pemeriksaan lebih lanjut," kata Djuhandani pada Selasa (30/7).


Awalnya, Benny meminta diperiksa lagi pada Senin (5/8), namun penyidik menetapkan jadwal kalau pemeriksaan terhadap Benny dilakukan pada Kamis, (1/8).

"Yang bersangkutan minta tanggal 5 untuk diperiksa kembali, namun kita kan juga pengen segera menjawab apa yang diharapkan masyarakat, kita akan mengundang kembali besok tanggal (Kamis) tanggal 1," kata Djuhandani.

Apalagi, lanjutnya, proses klarifikasi yang disampaikan Benny belum sampai pada pokok persoalan.

"22 pertanyaan itukan dari kondisi dia sehat tidak, kemudian pribadi, itukan kewajiban ditanya. Lalu tugas pokok tanggung jawabnya dia, lalu ditanya tentang tentang rapat terbatas, lalu begitu setelkan video itu beliau minta ditunda pemeriksaan," kata Djuhandani.

Di sisi lain, Benny Rhamdani menolak membocorkan siapa sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.  

Benny justru meminta wartawan agar menanyakan soal T ke penyidik Bareskrim Polri.

"Terkait inisial T silahkan nanti tanya ke penyidik," kata Benny usai menjalani klarifikasi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin malam (29/7).

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya