Berita

Angkot Mikrotrans/Ist

Bisnis

Sopir Mikrotrans Geruduk Balai Kota, 29 Rute Berhenti Sementara

SELASA, 30 JULI 2024 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Puluhan Mikrotrans di bawah pengelolaan PT Transjakarta tidak beroperasi pada hari ini, Selasa (30/7).

Hal ini dikarenakan ratusan sopir Mikrotrans akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Meski ada 29 rute yang tidak bisa melayani penumpang, Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph mengatakan masih ada 65 rute yang beroperasi dengan normal melayani pelanggan.


"Transjakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar pelayanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ujarnya lewat keterangan resmi yang diterima redaksi. 

Daud Joseph menjelaskan, tidak beroperasinya sejumlah layanan Mikrotrans merupakan reaksi atas implementasi dan penegakan aturan Transjakarta atas tata kelola perusahaan yang baik.

Beberapa operator yang melakukan pemalsuan dokumen ditindak tegas oleh Transjakarta dengan menghentikan operasinya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

"Selain itu penetapan biaya per kilometer dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan," ungkap Joseph.

Para operator juga mendapatkan keuntungan yang wajar dari penetapan biaya per kilometer.  Penegakan aturan ini untuk menjamin agar layanan terhadap masyarakat tetap terjaga dengan baik. 

"Transjakarta menghormati peraturan perundangan serta melakukan penegakan aturan tersebut," tegasnya.

Berikut 29 rute Mikrotrans yang berhenti sementara:

Wilayah Utara :
1.JAK88 TERMINAL TANJUNG PRIOK - ANCOL BARAT
2.JAK89 TERMINAL TANJUNG PRIOK - TAMAN KOTA INTAN
3.JAK77 TANJUNG PRIOK - JEMBATAN HITAM
4.JAK76 JLN.INDUSTRI RAYA - ASMI
5.JAK87 TERMINAL TANJUNG PRIOK - TERMINAL RAWAMANGUN
6.JAK90 TERMINAL TANJUNG PRIOK - RUSUN KEMAYORAN
7.JAK01 PLUMPANG - TANJUNG PRIOK
8.JAK61 CEMPAKA PUTIH - PULOGADUNG

Wilayah Pusat  :
1.JAK13 TANAH ABANG - KOTA INTAN VIA JEMBATAN 5
2.JAK10 KOTA - TANAH ABANG
3.JAK07 TANAH ABANG - TAWAKAL
4.JAK08 ROXI - BENHIL
5.JAK09 ROXI MAS - KARET
6.JAK11 KEBAYORAN LAMA - TANAH ABANG
7.JAK12 KEBAYORAN LAMA - TANAH ABANG via Pos Pengumben
8.JAK14 MERUYA - TANAH ABANG
9.JAK10B ST.GONDANGDIA - CIKINI (via Jl Kramat Raya)

Wilayah Timur 2    :
1.JAK33 PULOGADUNG - KOTA
2.JAK106 TERMINAL KLENDER - TERMINAL KAMPUNG MELAYU
3.JAK42 PONDOK KELAPA - KP MELAYU
4.JAK41 KP. MELAYU - PULOGADUNG
5.JAK84 KAMPUNG MELAYU - KAPIN 
6.JAK34 RAWAMANGUN - KLENDER
7.JAK85 BINTARA - CIPINANG INDAH
8.JAK86 TERMINAL RAWAMANGUN -TERM MANGGARAI
9.JAK35 PANGKALAN JATI - RAWAMANGUN

Wilayah Barat   :
1.JAK53 GROGOL - POS PENGUMBEN via Slipi
2.JAK54 GROGOL - BENHIL
3.JAK56 GROGOL - SRENGSENG.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya