Berita

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra sekaligus Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin/RMOL

Politik

Cak Imin Tegaskan Pansus Haji Tak Ada Kaitan dengan PKB dan NU

SENIN, 29 JULI 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dibentuk atas inisiatif Komisi VIII DPR RI. 

Pansus ini bermula dari kekecewaan Komisi VIII terhadap Kementerian Agama yang dianggap tertutup dalam memberikan data dan keterangan yang memadai terkait penyelenggaraan haji.

"Ketertutupan Kementerian Agama membuat Komisi VIII sepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket," jelas Cak Imin melalui akun X pribadinya, Senin (29/6).


"Terutama terkait penggunaan visa haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun," sambung Ketua Umum PKB itu.

Tak hanya itu, Cak Imin juga menekankan bahwa Pansus Angket Haji tidak ada kaitannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" tegasnya.

Cak Imin juga menegaskan, pembentukan Pansus Angket Haji ini murni merupakan urusan pekerjaan Komisi VIII yang ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan visa haji. 

"Fokus kita adalah apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menanggapi pembentukan Pansus Angket Haji DPR. Dia menduga pembentukan itu atas dasar masalah pribadi karena Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merupakan adik Ketum PBNU.

"Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi, ini jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu. Itu kan masalah," ujar Gus Yahya usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya