Berita

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra sekaligus Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin/RMOL

Politik

Cak Imin Tegaskan Pansus Haji Tak Ada Kaitan dengan PKB dan NU

SENIN, 29 JULI 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dibentuk atas inisiatif Komisi VIII DPR RI. 

Pansus ini bermula dari kekecewaan Komisi VIII terhadap Kementerian Agama yang dianggap tertutup dalam memberikan data dan keterangan yang memadai terkait penyelenggaraan haji.

"Ketertutupan Kementerian Agama membuat Komisi VIII sepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket," jelas Cak Imin melalui akun X pribadinya, Senin (29/6).


"Terutama terkait penggunaan visa haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun," sambung Ketua Umum PKB itu.

Tak hanya itu, Cak Imin juga menekankan bahwa Pansus Angket Haji tidak ada kaitannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" tegasnya.

Cak Imin juga menegaskan, pembentukan Pansus Angket Haji ini murni merupakan urusan pekerjaan Komisi VIII yang ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan visa haji. 

"Fokus kita adalah apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menanggapi pembentukan Pansus Angket Haji DPR. Dia menduga pembentukan itu atas dasar masalah pribadi karena Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merupakan adik Ketum PBNU.

"Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi, ini jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu. Itu kan masalah," ujar Gus Yahya usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya