Berita

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves/Sky News

Dunia

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

MINGGU, 28 JULI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah baru Inggris yang dipimpin oleh Partai Buruh mengungkap kondisi keuangan negara yang hancur bahkan hampir bangkrut.

Dalam rapat parlemen, Menteri Keuangan Rachel Reeves memaparkan laporan fiskal Inggris yang mengalami defisit 20 miliar poundsterling atau Rp419 triliun. Dia bahkan menyebut Inggris sudah bangkrut dan hancur.

"Penilaian tersebut akan menunjukkan bahwa Inggris bangkrut dan hancur, mengungkap kekacauan yang dibuat oleh politik populis terhadap ekonomi dan layanan publik," kata Reeves, seperti dimuat Reuters pada Minggu (28/7).


Lebih lanjut, Reeves menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Konservatif karena gagal menangani kondisi keuangan negara.

"Ini akan menunjukkan bahwa pemerintah sebelumnya membuat komitmen pendanaan yang signifikan untuk tahun keuangan ini tanpa mengetahui dari mana uang itu akan berasal," tegasnya.

Konservatif membantah laporan tersebut dan menuduh Partai Buruh sengaja membuat laporan palsu agar bisa menaikan pajak.

Tidak jelas bagaimana Partai Buruh akan mengatasi defisit keuangan diidentifikasinya.

Media lokal menyebut Reeves akan menggunakan laporan itu untuk membuka jalan bagi kenaikan pajak lainnya pada anggaran berikutnya.

Financial Times memperkirakan Reeves akan menunda beberapa proyek pembangunan jalan dan rumah sakit.

Reeves terkekang oleh janji-janji kampanye Partai Buruh untuk tidak menaikkan tarif pajak penghasilan, pembayaran jaminan sosial Asuransi Nasional, pajak pertambahan nilai, dan pajak perusahaan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya