Berita

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus (kedua dari kanan)/RMOL

Politik

Petrus Selestinus:

Jokowi Porak-porandakan Hasil Reformasi

MINGGU, 28 JULI 2024 | 16:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kondisi Indonesia saat ini mirip seperti tahun 1996-1998. Sebabnya, hasil-hasil reformasi diporak-porandakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus dalam acara diskusi publik dengan tema "Kuda Tuli dan Masa Gelap Demokrasi Sabtu Kelabu 27 Juli 1996" yang diselenggarakan di kantor Front Penyelamat Reformasi Indonesia di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu sore (28/7).

"Diskusi ini sangat menarik karena kita berada pada posisi sepertinya posisi pada 96-98. Posisi kita hari ini seperti itu," kata Petrus.


Dulu, kata Petrus, rakyat berhasil mengusung reformasi sembari menumbangkan kekuasaan otoriter Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

"Kenyataannya hasil-hasil reformasi itu belakangan hari ternyata diporakporandakan oleh Jokowi. Kita tahu Jokowi tidak berkeringat dalam perjuangan reformasi, sampai kita menghasilkan banyak hal sebagai perubahan dari sistem Orde Baru ke sistem Reformasi," terang Petrus.

Menurut Petrus, ada dua pelanggaran pada peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli. Yakni pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

"Aspek pelanggaran hukum memang pada waktu awal-awal reformasi, itu posisi kini berjalan bagus. Banyak orang, banyak pelaku dari unsur TNI-Polri yang jadi tersangka, pelaku dari unsur DPP PDI, Soerjadi juga jadi tersangka, berkas perkaranya dilimpahkan  ke kejaksaan, tetapi perkaranya tidak pernah diteruskan ke pengadilan," terang Petrus.

Petrus pun menyinggung soal banyaknya pihak yang mempertanyakan alasan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden tidak melakukan intervensi terhadap peristiwa Kuda Tulis.

"Mengapa kasus ini pada waktu Ibu Megawati sebagai Presiden, kasus ini sepertinya tidak diintervensi, tidak disebut, karena Presiden Ibu Megawati tidak mau dituduh menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus ini. Itu pertimbangannya mengapa kasus ini selama pemerintahan Ibu Megawati kasus ini jalan di tempat," pungkas Petrus.

Selain Petrus turut hadir narasumber lainnya, yakni Aidil Fitri aktivis Kudatuli, Firman Tendry aktivis 98, Dhia Prekasha Yoedha selaku jurnalis senior, Bob Randilawe dari SPIPD, dan Ronald Mulia Sitorus selaku Ketua Posko Pemuda dan Mahasiswa.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya