PKS Enggan Kawin Paksa Meski Telah Berkoalisi dengan Demokrat dan PDIP

PKS Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah melakukan kesepahaman koalisi dengan Partai Demokrat dan PDIP. Namun kesepahaman awal berpotensi berubah apabila partai koalisi mengajukan calon masing-masing.

Ketua DPD PKS KBB, Acep Hud Syalahudin, memastikan tidak semua partai bisa terakomodir. Mengingat, ada tiga partai yang kini telah bersepakat untuk berkoalisi.

"Karena untuk pasangan itu yang pasti hanya dua nama untuk calon bupati dan wakil bupati," ucap Acep saat dihubungi RMOLJabar, Sabtu (27/7).

Menurutnya, baik PKS, Demokrat, dan PDIP sedari awal sudah saling memahami. Sehingga, nantinya salah satu partai akan diberikan pilihan untuk ikut mendukung, mengusung, atau tidak bersama.

"Itu pilihan (masing-masing partai politik)," ungkapnya.

Acep menambahkan, PKS intens melakukan komunikasi dengan PDIP. Ia menegaskan PKS enggan kawin paksa untuk calon bupati dan wakil bupati.

"Karena ada beberapa kejadian, karena tidak chemistry, akhirnya belum apa-apa sudah pasea (bertengkar), dan itu terjadi di beberapa daerah yang akhirnya yang menjadi korban tidak hanya ASN tapi masyarakat juga," bebernya.

"Itu terjadi di Kabupaten Bandung, KBB, makanya kita enggak mau kawin paksa," tegasnya.

Sedangkan untuk komunikasi dengan Demokrat, Acep menyebut kedua partai telah memiliki calon yang bakal diusung. Yakni, Didik Agung Triwiyono dari PKS dan Demokrat mengusung Gilang Dirga.

"Nah, luar biasanya di pekan kemarin dari Partai Demokrat sudah mengeluarkan rekomendasi pasangan bahkan form B-KWK (form dukungan) untuk mendaftar ke KPU. Begitu progresnya," tandas Acep.