Berita

Ketua DPD PKS KBB, Acep Hud Syalahudin/RMOLJabar

Politik

Pilkada KBB 2024

PKS Enggan Kawin Paksa Meski Telah Berkoalisi dengan Demokrat dan PDIP

MINGGU, 28 JULI 2024 | 03:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

PKS Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah melakukan kesepahaman koalisi dengan Partai Demokrat dan PDIP. Namun kesepahaman awal berpotensi berubah apabila partai koalisi mengajukan calon masing-masing.

Ketua DPD PKS KBB, Acep Hud Syalahudin, memastikan tidak semua partai bisa terakomodir. Mengingat, ada tiga partai yang kini telah bersepakat untuk berkoalisi.

"Karena untuk pasangan itu yang pasti hanya dua nama untuk calon bupati dan wakil bupati," ucap Acep saat dihubungi RMOLJabar, Sabtu (27/7).


Menurutnya, baik PKS, Demokrat, dan PDIP sedari awal sudah saling memahami. Sehingga, nantinya salah satu partai akan diberikan pilihan untuk ikut mendukung, mengusung, atau tidak bersama.

"Itu pilihan (masing-masing partai politik)," ungkapnya.

Acep menambahkan, PKS intens melakukan komunikasi dengan PDIP. Ia menegaskan PKS enggan kawin paksa untuk calon bupati dan wakil bupati.

"Karena ada beberapa kejadian, karena tidak chemistry, akhirnya belum apa-apa sudah pasea (bertengkar), dan itu terjadi di beberapa daerah yang akhirnya yang menjadi korban tidak hanya ASN tapi masyarakat juga," bebernya.

"Itu terjadi di Kabupaten Bandung, KBB, makanya kita enggak mau kawin paksa," tegasnya.

Sedangkan untuk komunikasi dengan Demokrat, Acep menyebut kedua partai telah memiliki calon yang bakal diusung. Yakni, Didik Agung Triwiyono dari PKS dan Demokrat mengusung Gilang Dirga.

"Nah, luar biasanya di pekan kemarin dari Partai Demokrat sudah mengeluarkan rekomendasi pasangan bahkan form B-KWK (form dukungan) untuk mendaftar ke KPU. Begitu progresnya," tandas Acep.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya