Berita

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna/Istimewa

Politik

Soal IUP Ormas Keagamaan, PP Muhammadiyah: Lomba Tarik Tambang “Malaikat dan Manusia”

SABTU, 27 JULI 2024 | 23:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan masih terus mendapat kritik masyarakat. 

Di antaranya datang dari Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, yang merespons IUP untuk ormas keagamaan dengan merujuk Al Quran dan Sunnah. 

Secara khusus dia menyoroti peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. 


"Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan untuk selalu suci. Sementara, manusia sebagai khalifah, harus siap salah dan bertanggung jawab," ujar Mukhaer dalam keterangan resminya, Sabtu (27/7). 

Pernyataan Mukhaer merujuk pada ayat Al Quran yang menggambarkan pertanyaan malaikat kepada Tuhan mengenai penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi: "Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah" (QS 2:30).

Mukhaer menekankan bahwa sebagai khalifah, manusia harus mengabdi secara totalitas kepada Allah juga bertanggung jawab atas akal, pikiran, dan nafsu yang diberikan. 

"Dengan centang-perenangnya kondisi pertambangan saat ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, korupsi, dan lembaran dunia hitam yang lain," tutur Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini.

Mukhaer menambahkan, sudah cukup lama masyarakat mengeluhkan lahan yang dikuasai oleh dwifungsi oligarki ekonomi dan politik. Ia melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki.

"Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" tegasnya.

Atas dasar itu, Mukhaer menyatakan bahwa tanggung jawab manusia sebagai khalifah harus diejawantahkan.

"Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan 'cuci tangan' untuk menyelesaikan masalah itu? Di mana fungsi kekhalifahan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat sehingga bebas dari tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?" tuturnya. 

Lebih jauh, Mukhaer mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya