Berita

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7)/RMOL

Bisnis

Muhammadiyah Terima Izin Usaha Pertambangan, Asal..

JUMAT, 26 JULI 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Muhammadiyah akan mengambil izin tambang jika lahan tambang yang diberikan pemerintah memiliki sumber batu bara besar dan juga memberikan maslahat bagi umat.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung soal Muhammadiyah yang telah menerima IUP tambang yang diberikan pemerintah.

"Kita akan menerima kalau a, b, c tadi terpenuhi lah kalau anda saja dikasih tambang. Nggak usah jauh-jauh lah, anda dikasih baju tapi bajunya robek-robek mau diterima nggak? Enggak kan, sama kondisi ini, itu satu ya," kata Azrul saat ditemui di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).


Selain mendapatkan lahan yang kaya akan batubara, Muhammadiyah juga akan mengambil izin itu jika memiliki maslahat bagi umat.

"Yang kedua maslahat enggak? Maslahat itu tidak hanya untuk Muhammadiyah itu yang membedakan antara Muhammadiyah dengan para pebisnis tambang," ujarnya.

"Nanti kalau tambang ini kita ambil akan Maslahah enggak ? termasuk masyarakat yang ada di sekitar tambang," sambungnya.

Dia menegaskan Muhammadiyah melakukan kajian panjang, untuk menerima atau menolak izin tambang, salah satu pertimbangannya agar tidak menimbulkan konflik di lahan yang dimiliki Muhammadiyah.

"Ini kajiannya dalam, apa saja? Jangan menimbulkan konflik sosial, apa misalnya? Mereka terusir dari lahan. Mereka sendiri, walaupun bukan lahan bukan punya mereka mungkin ya, tapi Muhammadiyah nggak mau," tegasnya.

Muhammadiyah, kata Azrul, tidak mau menggunakan lahan tambang yang di dalamnya terdapat masyarakat yang sudah berladang di dalamnya atau mengusik warga sekitar.

"Mau dipindahkan ke mana? Itu yang membedakan Muhammadiyah. kenapa Muhammadiyah itu lebih mengedepankan amar ma’ruf, pekerjaannya jangan sampai nanti begitu ditambang orang orang yang menggantungkan hidupnya di lahan itu merasa terzalimi," tutupnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya