Berita

Ilustrasi Penduduk Singapura/Bloomberg

Bisnis

Bank Sentral Singapura Kembali Tahan Tingkat Suku Bunga

JUMAT, 26 JULI 2024 | 13:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Sentral Singapura kembali mempertahankan kebijakan moneternya selama lima kali berturut-turut, di tengah harapan bahwa inflasi akan mereda hingga sekitar 2 persen pada 2025. 

Seperti dikutip Bloomberg, Jumat (26/7)keputusan ini telah membuka sedikit peluang untuk pelonggaran kebijakan mulai tahun depan.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengklaim langkah ini tepat untuk menjaga dolar Singapura tetap dalam jalur apresiasi guna mengurangi inflasi impor.


“Pengaturan kebijakan moneter saat ini tetap tepat,” ungkap MAS dalam pernyataan resmi pada hari Jumat. 

Keputusan ini dianggap telah memperpanjang jeda setelah lima kali pengetatan kebijakan sejak Oktober 2021 hingga 2022.

Meski demikian, langkah ini mengikuti laporan data inflasi inti yang dilaporkan melambat di Singapura dalam dua tahun terakhir dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan. Keputusan ini juga diambil menjelang tinjauan suku bunga oleh Federal Reserve AS dan Bank Jepang minggu depan.

Pernyataan MAS menunjukkan bahwa mereka kemungkinan akan mempertahankan kebijakan tahun ini, di tengah dolar Singapura yang tetap stabil di angka 1,34 terhadap dolar AS.

“Pernyataan tersebut seimbang. Tidak ada tanda-tanda pergerakan pada bulan Oktober. Saya tetap berpendapat bahwa pelonggaran akan terjadi pada tahun 2025," kata Kepala Penelitian Asia di Australia & New Zealand Banking Group,  Khoon Goh.

Bank sentral juga memperkirakan kenaikan harga akan melambat hingga sekitar 2 persen pada tahun 2025 setelah mencapai rata-rata 2,5 persen-3,5 persen tahun ini.

Sementara perkiraan inflasi utama berada di antara 2 persen-3 persen tahun ini, lebih rendah dari kisaran sebelumnya 2,5 persen-3,5 persen.

"Dengan pertumbuhan yang terlihat semakin menguat di paruh kedua tahun ini, bank sentral kemungkinan akan mempertahankan pengaturan ketatnya hingga akhir tahun." kata Ekonom dari Bloomberg.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

UPDATE

Wisatawan Banjiri Kepulauan Seribu saat Libur Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Meruya, 75 Petugas Pemadam Diterjunkan

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:00

10 Desa di NTT Terdampak Banjir

Senin, 23 Maret 2026 | 23:27

KPK Bawa Yaqut Cholil Qoumas ke RS Polri

Senin, 23 Maret 2026 | 23:05

Pengunjung Diimbau Tak Buang Sampah Sembarangan di Taman Bendera Pusaka

Senin, 23 Maret 2026 | 23:01

Yaqut Cholil Kembali ke Rutan KPK

Senin, 23 Maret 2026 | 22:48

Kim Jong Un Terpilih Lagi jadi Presiden Korut

Senin, 23 Maret 2026 | 21:45

Benang Kusut Pengelolaan Keuangan, Kepala BKAD Purwakarta Diminta Mundur

Senin, 23 Maret 2026 | 21:17

Arus Balik H+2 Lebaran Mulai Terlihat di Terminal Rajabasa

Senin, 23 Maret 2026 | 20:24

Pimpinan MPR Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

Senin, 23 Maret 2026 | 19:55

Selengkapnya