Berita

Ilustrasi Penduduk Singapura/Bloomberg

Bisnis

Bank Sentral Singapura Kembali Tahan Tingkat Suku Bunga

JUMAT, 26 JULI 2024 | 13:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Sentral Singapura kembali mempertahankan kebijakan moneternya selama lima kali berturut-turut, di tengah harapan bahwa inflasi akan mereda hingga sekitar 2 persen pada 2025. 

Seperti dikutip Bloomberg, Jumat (26/7)keputusan ini telah membuka sedikit peluang untuk pelonggaran kebijakan mulai tahun depan.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengklaim langkah ini tepat untuk menjaga dolar Singapura tetap dalam jalur apresiasi guna mengurangi inflasi impor.


“Pengaturan kebijakan moneter saat ini tetap tepat,” ungkap MAS dalam pernyataan resmi pada hari Jumat. 

Keputusan ini dianggap telah memperpanjang jeda setelah lima kali pengetatan kebijakan sejak Oktober 2021 hingga 2022.

Meski demikian, langkah ini mengikuti laporan data inflasi inti yang dilaporkan melambat di Singapura dalam dua tahun terakhir dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan. Keputusan ini juga diambil menjelang tinjauan suku bunga oleh Federal Reserve AS dan Bank Jepang minggu depan.

Pernyataan MAS menunjukkan bahwa mereka kemungkinan akan mempertahankan kebijakan tahun ini, di tengah dolar Singapura yang tetap stabil di angka 1,34 terhadap dolar AS.

“Pernyataan tersebut seimbang. Tidak ada tanda-tanda pergerakan pada bulan Oktober. Saya tetap berpendapat bahwa pelonggaran akan terjadi pada tahun 2025," kata Kepala Penelitian Asia di Australia & New Zealand Banking Group,  Khoon Goh.

Bank sentral juga memperkirakan kenaikan harga akan melambat hingga sekitar 2 persen pada tahun 2025 setelah mencapai rata-rata 2,5 persen-3,5 persen tahun ini.

Sementara perkiraan inflasi utama berada di antara 2 persen-3 persen tahun ini, lebih rendah dari kisaran sebelumnya 2,5 persen-3,5 persen.

"Dengan pertumbuhan yang terlihat semakin menguat di paruh kedua tahun ini, bank sentral kemungkinan akan mempertahankan pengaturan ketatnya hingga akhir tahun." kata Ekonom dari Bloomberg.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya