Berita

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin/RMOL

Politik

Pemprov DKI Tak Peka Kasus Siswa Tak Mampu Tebus Ijazah

KAMIS, 25 JULI 2024 | 08:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak peka menyusul banyaknya siswa sekolah swasta yang tertahan lantaran tidak mampu melunasi tunggakan.

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah seharusnya bisa mengatasi permasalahan tebusan ijazah siswa.

"(Pemprov DKI Jakarta) tidak peka. Karena persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan. Kan punya APBD besar," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (25/7).


Jakarta yang dikenal sebagai ikon Indonesia, kat Ujang, seharusnya peka terhadap permasalahan pendidikan dan memberikan solusi terhadap anak-anak yang tidak mampu menebus ijazah.

"Masak menyelesaikan persoalan masalah tebusan ijazah saja tidak mampu tidak bisa, sangat disayangkan," demikian Ujang.

Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun.


Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya