Berita

Pemerhati kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono/Ist

Bisnis

Praktisi Maritim Bantah Tingginya Biaya Logistik Akibat Transportasi Laut

RABU, 24 JULI 2024 | 16:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penurunan indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia menjadi menjadi 3,15, kalah jauh dari Singapura yang ada di posisi pertama dengan skor 4,3 dan Jepang di peringkat ke-15 dengan skor 3,9 terus menuai sorotan.

Praktisi maritim sekaligus pemerhati kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono menyatakan bahwa penurunan itu bukan disebabkan oleh performa transportasi kita melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya. 

“Jadi kan logistik itu lebih banyak yang dipermasalahkan adalah transportasi. Seakan-akan transportasi itu menduduki peringkat yang pertama terhadap IPL. Jadi terhadap tingginya biaya logistik yang utama pertama adalah tentu ketersediaan,” kata BHS akrab disapa kepada RMOL di Jakarta, Rabu (24/7). 


“Walaupun transportasinya bagus kayak apa tapi ketersedian barangnya kurang di pasar atau market, jadi tidak ada keseimbangan supply and demand,” tambah dia.

Survei LPI dilakukan Bank Dunia terhadap 139 negara terkait dengan kecepatan pengiriman atau pengangkutan barang, hingga pelayanan yang diberikan dalam melakukan bisnis logistik.

"Karena dalam biaya logistik, biaya transportasi itu hanya mengambil porsi yang relatif kecil sekitar 5-10 persen dibanding dengan komponen biaya inventory, biaya packaging, perizinan, bunga bank, pajak, jaminan risiko, hingga demurrage akibat keterlambatan di pelabuhan. biaya biaya diatas jauh lebih besar dibandingkan biaya transportasi logitik, sehingga tidak bisa dikatakan biaya logistik adalah hanya diakibatkan oleh biaya transport," jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa biaya transportasi pun tidak bisa dipukul rata, masih terbagi lagi dengan moda transportasi yang digunakan darat, laut, kereta api, dan pesawat terbang.

“Justru yang paling besar berpengaruh adalah transportasi darat. Kenapa begitu? Karena sebelum diangkut kapal, itu distribusinya melalui transportasi darat. (5:08) Mulai dari pabrik menuju ke tempat pengepakan. Setelah pengepakan menuju ke terminal laut. (5:21) Terminal laut baru menuju ke tempat tujuan. (5:26) Nah ini yang paling efisien itu adalah di transportasi lautnya,” beber BHS.

Anggota Dewan Pakar Gerindra tersebut membantah jika transportasi laut dianggap memiliki pengaruh besar terhadap naiknya biaya logistik.

“Tapi yang paling membutuhkan biaya banyak di transportasi itu adalah di transportasi darat. Nanti begitu sampai di pelabuhan terus untuk menuju ke gudang, mereka harus naik truk. Terus dari gudang menuju ke tempat pemasaran di pasar mereka juga naik truk lagi. 

“Dan ini biaya transportasi daratnya yang begitu banyak. Ini jauh lebih tinggi daripada yang dikatakan bahwa transportasi laut katanya penyebab tingginya biaya logistik. Jadi nggak benar itu,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya