Berita

LSM Lira Jatim melaporkan Kalapas Kelas I Porong atas dugaan penerimaan gratifikasi dari tersangka Hasan Aminuddin/RMOLJatim

Nusantara

Laporkan Kalapas Porong yang Diduga Istimewakan Hasan Aminuddin, Lira Jatim Didukung Tokoh Masyarakat

RABU, 24 JULI 2024 | 06:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Langkah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jawa Timur melaporkan Kalapas kelas 1 Porong Sidoarjo ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satunya disampaikan tokoh masyarakat, Muhammad Toyyib Algoffar. 

Menurut Gus Toyyib, langkah Lira Jatim dengan melaporkan Kalapas Porong ke Kemenkumham tersebut sudah tepat.


“Kami sangat mengapresiasi tindakan pintar dan cerdas LSM Lira. Karena dugaan Kalapas menerima gratifikasi dari terdakwa Hasan Aminuddin sangat tidak terpuji,” kata Gus Toyyib, dikutip RMOLJatim, Selasa (23/7).

Terlebih, menurut Gus Toyyib, sudah ada tindak lanjut dari laporan tersebut. Karena berdasarkan informasi yang ia dapat bahwa fasilitas yang diterima Hasan Aminuddin sudah disita. Termasuk telepon seluler (ponsel).

Sehingga, kini Hasan Aminuddin tidak bisa berkomunikasi lagi dengan para kroni-kroninya.

“Informasi yang saya terima fasilitas berupa ponsel yang digunakan Hasan Aminuddin disita. Terbukti, saat ini nomor yang biasanya digunakan Hasan Aminuddin sudah tidak aktif lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Lira Jatim melaporkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas 1 Porong Sidoarjo ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Laporan pelanggaran kode etik yang dipimpin langsung Gubernur Lira Jatim, Samsudin, diterima oleh staf Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, di Jalan Kayon Surabaya, pada Kamis (18/7).

Dalam laporan itu berisi dugaan perlakuan istimewa terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi Hasan Aminuddin di Lapas Kelas 1 Porong. Juga dugaan gratifikasi oleh Kalapas kelas 1 Surabaya dari Hasan Aminudin.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya