Antrean truk pengangkut material tanah urukan di lokasi Proyek Strategis Nasional atau PSN di utara Jakarta/Ist
Kegiatan usaha tambang galian C diduga ilegal makin marak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Upaya pengambilan tanah dan batuan dilakukan secara ugal-ugalan.
Seperti terpantau di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sana banyak truk tronton setiap hari mengangkut tanah dan batu dari lokasi tersebut.
Hal serupa juga terpantau di wilayah Bogor dan Karawang, Jawa Barat, yang marak penambangan ilegal tanah, pasir dan batuan.
Informasi yang diperoleh redaksi tanah dan batuan itu dijual ke proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Seperti pengurukan jalan tol dan pengurukan laut atau reklamasi di pantai utara Jakarta yang kini menjadi Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Salah seorang warga di Maja, Saiman (47) mengatakan, pengusaha tambang galian C ilegal di wilayah itu sudah beroperasi bertahun-tahun.
"Kondisi ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan dan keselamatan warga setempat," kata Saiman dikutip Selasa (23/7).
Saiman berharap kegiatan tambang ilegal tersebut dihentikan. Selain merusak alam, tambang-tambang itu juga tidak memiliki izin resmi.
“Sudah banyak tambang galian C yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak sosial dan lingkungannya," kata Saiman.
Menurut Pasal 96 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, para pengelola tambang memiliki lima kewajiban, termasuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta reklamasi dan pemulihan pasca tambang.
"Sayangnya kewajiban itu diabaikan pengusaha tambang ilegal," kata Saiman.
Ia juga mendorong Mabes Polri dan kementerian terkait turun tangan dan menindak tegas tambang galian C ilegal yang masih beroperasi tersebut.
Berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
Selain itu, pengelola juga diwajibkan memiliki izin khusus untuk penjualan dan pengangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Pertambangan Mineral dan Batubara.
