Berita

Ilustrasi/Foto: Jiipe

Bisnis

Pemerintah Kantongi Usulan Tujuh KEK Baru, Mulai dari Jawa hingga Sulawesi

SELASA, 23 JULI 2024 | 10:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah menyatakan telah menerima usulan pembentukan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru dari para pelaku usaha dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang, mengatakan, 7 usulan KEK tersebut berlokasi di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, IKN, hingga Sulawesi.

Saat ini usulan tersebut masih dalam tahap peninjauan oleh Pemerintah.


"Kami sudah menerima tujuh usulan baru, sedang di-review. Di sekitar IKN ada, di Sulawesi, ada di Jawa juga," kata Rizal, dalam media sharing session Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, dikutip Selasa (23/7).

Rizal menyakinkan bahwa tujuh usulan KEK itu sudah diminati banyak investor dalam maupun luar negeri sebab sektor yang akan mengisi di tujuh kawasan ekonomi khusus tersebut akan difokuskan untuk smelter nikel, bauksit hingga batu bara.

"Itu salah satunya dia ingin jadi salah satu hub dalam rangka pengembangan ekonomi (daerah) yang di sekitar KEK. Jadi penyediaan energi, kemudian smelter, hasil-hasil tambang, nikel, bauksit, dan batubara juga. Itu gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN," jelas Rizal.

Pemerintah terus mendorong kawasan ekonomi khusus di mana terdapat dukungan pemberian fasilitas dan kemudahan ultimate berupa insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah pusat dan daerah.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya