Berita

Ilustrasi/Foto: Jiipe

Bisnis

Pemerintah Kantongi Usulan Tujuh KEK Baru, Mulai dari Jawa hingga Sulawesi

SELASA, 23 JULI 2024 | 10:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah menyatakan telah menerima usulan pembentukan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru dari para pelaku usaha dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang, mengatakan, 7 usulan KEK tersebut berlokasi di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, IKN, hingga Sulawesi.

Saat ini usulan tersebut masih dalam tahap peninjauan oleh Pemerintah.


"Kami sudah menerima tujuh usulan baru, sedang di-review. Di sekitar IKN ada, di Sulawesi, ada di Jawa juga," kata Rizal, dalam media sharing session Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, dikutip Selasa (23/7).

Rizal menyakinkan bahwa tujuh usulan KEK itu sudah diminati banyak investor dalam maupun luar negeri sebab sektor yang akan mengisi di tujuh kawasan ekonomi khusus tersebut akan difokuskan untuk smelter nikel, bauksit hingga batu bara.

"Itu salah satunya dia ingin jadi salah satu hub dalam rangka pengembangan ekonomi (daerah) yang di sekitar KEK. Jadi penyediaan energi, kemudian smelter, hasil-hasil tambang, nikel, bauksit, dan batubara juga. Itu gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN," jelas Rizal.

Pemerintah terus mendorong kawasan ekonomi khusus di mana terdapat dukungan pemberian fasilitas dan kemudahan ultimate berupa insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah pusat dan daerah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya