Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7)/RMOL

Politik

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Jangan Tambah Beban Rakyat

SENIN, 22 JULI 2024 | 17:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk tidak membuat kebijakan yang membebani rakyat. Salah satunya seperti kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, bahwa kebijakan kendaraan bermotor wajib asuransi sama seperti Tapera.

"Ya kalau menurut saya ini masih menjadi masalah Tapera ya kemudian muncul hal-hal yang seolah-olah dipikirkan akan ada maslahatnya tapi ternyata menambah beban bagi masyarakat. Saya kira sejenis dengan ini," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).


Legislator dari Fraksi PKS ini berpendapat pemerintah seharusnya tidak perlu membuat kebijakan yang nyeleneh.

"Sebaiknya memang sudahlah ini pemerintah di akhir masa jabatannya justru membuat kebijakan yang membuat lega masyarakat gitu," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya