Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Wacana Wajib Asuransi, Siasat Pemerintah Tarik Uang Rakyat

SENIN, 22 JULI 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor di Januari 2025 dipandang hanya siasat cara pemerintah menarik uang rakyat.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan, uang sengaja ditarik dari rakyat entah untuk kepentingan swasta atau pemerintah itu sendiri.

"Memang kebijakan pemerintah saat ini nampaknya menarik uang dari masyarakat yang digunakan untuk keperluan swasta atau pemerintah," kata Nailul Huda kepada RMOL, Senin (22/7).


Belakangan, kata Nailul, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menarik uang dari masyarakat mulai dari kenaikan PPN, iuran wajib Tapera, hingga iuran wajib asuransi TPL kendaraan bermotor.

"Semuanya mengurangi pendapatan disposible masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi dalam satu periode tertentu," katanya.

"Dampaknya pertumbuhan ekonomi tidak meningkat optimal," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya