Berita

Asuransi Jasa Raharja/Ist

Politik

Sudah Ada Jasa Raharja, Pemerintah Jangan Wajibkan Asuransi Ranmor

MINGGU, 21 JULI 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah seperti tidak berpihak pada rakyat kelas menengah ke bawah. Hal ini menyusul dikeluarkannya kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor (ranmor).

Padahal untuk mengurangi risiko dan beban biaya kecelakaan di jalan raya, pemerintah sudah memiliki asuransi Jasa Raharja yang seharusnya diperkuat sistem pengelolaannya.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpendapat, dengan Jasa Raharja, pemerintah tidak perlu lagi mewajibkan masyarakat menggunakan asuransi kendaraan.


"Ya mestinya pakai asuransi yang ada (Jasa Raharja) sudah cukup," kata Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (21/7).

Menurutnya, asuransi itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan seluruh masyarakat tapi bersifat sukarela.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya tidak perlu mengeluarkan kebijakan kewajiban asuransi kepada masyarakat.

"Yang jelas asuransi itu sifatnya sukarela, tidak harus diwajibkan apalahi dipaksakan," demikian Adi.



Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya