Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuat perusahaan pelat merah itu naik kelas.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menegaskan seharusnya BUMN tidak ada yang mengalami kerugian,
“Karena ada sinergi BUMN dan upaya memprioritaskan perusahaan BUMN untuk pengerjaan proyek negara. Kalau memang ada BUMN yang rugi, artinya ada yang salah di pengelolaannya. Mungkin SDM yang diletakkan di kursi kepemimpinannya, bukan sosok yang kompeten di bidang tersebut,” kata BHS akrab disapa dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (20/7).
Pasalnya, ada aliran PMN kepada BUMN dengan jumlah yang tidak kecil, namun perusahaan terus merugi.
“Sebagai contoh, Garuda, yang sangat dimanja oleh pemerintah. PMN yang tersalurkan ke Garuda itu bisa mencapai, Rp10 triliun lebih di era Presiden Jokowi. Kalau PMN itu diserahkan ke swasta, mungkin sudah berkembang besar perusahaan swastanya,” ucapnya.
Lanjut dia, banyak BUMN yang sudah disuntik PMN, tetapi tetap mati, produktivitasnya hampir mendekati nol.
Dia mencontohkan BUMN Pabrik gula, BUMN sandang, BUMN industri maritim atau galangan kapal.
BHS menyebut perusahaan BUMN itu sebenarnya dibutuhkan sebagai fungsi stabilisator mulai dari kecukupan produk dan jasa, mutu produk dan jasa, hingga harga.
Hal itu agar masyarakat sebagai konsumen tidak dipersulit dari kelangkaan ataupun kartelisasi yang dilakukan swasta.
“Jadi BUMN-BUMN itu akan menjaga masyarakat dari produk yang buruk, ketidaktersediaan produk di pasar, dan harga produk yang tidak melebihi nilai sewajarnya. Jadi BUMN bukan sebagai penguasa di pasar, tapi hanya menjaga agar pasar itu terus bergerak, bertumbuh, dan tentunya memberikan kontribusi positif pada seluruh masyarakat,” jelasnya.
BHS menekankan agar BUMN bisa menjadi stabilisator, sehingga diperlukan kondisi perusahaan yang sehat dan kuat.
“Bagaimana BUMN itu sehat dan kuat, artinya Sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya harusnya orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga BUMN bisa ditangani secara profesional dan penuh dengan inovasi serta kebijakan yang tepat,” imbuhnya.
Dia juga menegaskan, bahwa PMN yang diterima BUMN adalah untuk pengembangan produktivitas dalam meningkatkan keuntungan serta manfaat kepada publik yang lebih besar.
“PMN itu jangan dipakai buat bayar utang, tapi untuk pengembangan perusahaan. Kalaupun memang BUMN itu dibutuhkan oleh negara, kucuran dana itu disalurkan, tapi untuk pembenahan kerusakan yang berdampak pada produktivitas. Jangan tiap tahun dikasih PMN, tapi rugi terus. Ya harusnya dibenahi dulu manajemennya, baru dipertimbangkan untuk menerima PMN lagi,” ungkapnya.
Anggota DPR terpilih ini mengimbau agar BUMN yang produknya menjadi kebutuhan pokok masyarakat harus diprioritaskan mendapatkan PMN lebih dulu.
“Seperti industri sandang bukan malah ditutup, tapi karena sandang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat, harusnya itulah yang di-support PMN lebih dulu. Demikian juga BUMN pangan,” pungkas BHS.
