Berita

Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia dan Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) dalam pertemuan pada Jumat (19/7)/Ist

Politik

Petakan Potensi Konflik Keagamaan di Indonesia, Ini Siasat Bimas Buddha

SABTU, 20 JULI 2024 | 19:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia merasa perlu melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik internal umat buddha atau dengan umat pemeluk agama lainnya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi menuturkan, untuk menanggulangi potensi konflik yang mungkin ada di masyarakat perlu melakukan upaya strategis, yang terukur, dan saling bekerjasama semua pihak dalam melindungi serta melayani umat.  

“Kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak akan dapat menjangkau secara luas, sementara ini kan tentu harus dapat membangun rasa empati maupun simpati ataupun satu kesatuan diantara kita,” kata Supriyadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7).


Salah satu caranya, kata dia, Bimas Buddha menggandeng Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) dalam penanggulangan dan mitigasi dengan menggunakan aplikasi inovatif bernama Jaman Dharma (Jaring Pengaman Masyarakat Buddha).

Lewat DNFABB, Supriyadi mengatakan, ini bisa menjadi wadah strategis dalam layanan literasi hukum dan juga perlindungan umat Buddha ketika ada persoalan di masyarakat.

Harapannya, sambungnya, melalui pelatihan relawan dan paralegal, atas kerjasama dengan DNFABB dapat terbangun sebuah sinergitas yang kuat untuk melindungi dan mengadvokasi umat Buddha di Indonesia.

“DNFABB ini kiranya dapat menjadi tempat atau menjadi wadah yang strategis bagi kita untuk tetap bisa memberikan layanan literasi maupun layanan perlindungan kepada umat manakala terjadi persoalan di masyarakat,” kata Supriyadi.

Sementara itu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) Kevin Wu menyambut baik kerjasama dan menganggap sistem peringatan dini untuk umat Buddha.

"Dharmapala Nusantara, bekerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pelatihan kepemimpinan paralegal. Latihan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan terkait mitigasi potensi konflik yang ada di lapangan,” demikian Kevin.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya