Berita

Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia dan Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) dalam pertemuan pada Jumat (19/7)/Ist

Politik

Petakan Potensi Konflik Keagamaan di Indonesia, Ini Siasat Bimas Buddha

SABTU, 20 JULI 2024 | 19:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia merasa perlu melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik internal umat buddha atau dengan umat pemeluk agama lainnya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi menuturkan, untuk menanggulangi potensi konflik yang mungkin ada di masyarakat perlu melakukan upaya strategis, yang terukur, dan saling bekerjasama semua pihak dalam melindungi serta melayani umat.  

“Kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak akan dapat menjangkau secara luas, sementara ini kan tentu harus dapat membangun rasa empati maupun simpati ataupun satu kesatuan diantara kita,” kata Supriyadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7).


Salah satu caranya, kata dia, Bimas Buddha menggandeng Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) dalam penanggulangan dan mitigasi dengan menggunakan aplikasi inovatif bernama Jaman Dharma (Jaring Pengaman Masyarakat Buddha).

Lewat DNFABB, Supriyadi mengatakan, ini bisa menjadi wadah strategis dalam layanan literasi hukum dan juga perlindungan umat Buddha ketika ada persoalan di masyarakat.

Harapannya, sambungnya, melalui pelatihan relawan dan paralegal, atas kerjasama dengan DNFABB dapat terbangun sebuah sinergitas yang kuat untuk melindungi dan mengadvokasi umat Buddha di Indonesia.

“DNFABB ini kiranya dapat menjadi tempat atau menjadi wadah yang strategis bagi kita untuk tetap bisa memberikan layanan literasi maupun layanan perlindungan kepada umat manakala terjadi persoalan di masyarakat,” kata Supriyadi.

Sementara itu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) Kevin Wu menyambut baik kerjasama dan menganggap sistem peringatan dini untuk umat Buddha.

"Dharmapala Nusantara, bekerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pelatihan kepemimpinan paralegal. Latihan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan terkait mitigasi potensi konflik yang ada di lapangan,” demikian Kevin.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya