Berita

Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia dan Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) dalam pertemuan pada Jumat (19/7)/Ist

Politik

Petakan Potensi Konflik Keagamaan di Indonesia, Ini Siasat Bimas Buddha

SABTU, 20 JULI 2024 | 19:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha bersama Majelis Keagamaan Buddha Indonesia merasa perlu melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik internal umat buddha atau dengan umat pemeluk agama lainnya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi menuturkan, untuk menanggulangi potensi konflik yang mungkin ada di masyarakat perlu melakukan upaya strategis, yang terukur, dan saling bekerjasama semua pihak dalam melindungi serta melayani umat.  

“Kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak akan dapat menjangkau secara luas, sementara ini kan tentu harus dapat membangun rasa empati maupun simpati ataupun satu kesatuan diantara kita,” kata Supriyadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7).


Salah satu caranya, kata dia, Bimas Buddha menggandeng Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) dalam penanggulangan dan mitigasi dengan menggunakan aplikasi inovatif bernama Jaman Dharma (Jaring Pengaman Masyarakat Buddha).

Lewat DNFABB, Supriyadi mengatakan, ini bisa menjadi wadah strategis dalam layanan literasi hukum dan juga perlindungan umat Buddha ketika ada persoalan di masyarakat.

Harapannya, sambungnya, melalui pelatihan relawan dan paralegal, atas kerjasama dengan DNFABB dapat terbangun sebuah sinergitas yang kuat untuk melindungi dan mengadvokasi umat Buddha di Indonesia.

“DNFABB ini kiranya dapat menjadi tempat atau menjadi wadah yang strategis bagi kita untuk tetap bisa memberikan layanan literasi maupun layanan perlindungan kepada umat manakala terjadi persoalan di masyarakat,” kata Supriyadi.

Sementara itu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (DNFABB) Kevin Wu menyambut baik kerjasama dan menganggap sistem peringatan dini untuk umat Buddha.

"Dharmapala Nusantara, bekerja sama dengan Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pelatihan kepemimpinan paralegal. Latihan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan terkait mitigasi potensi konflik yang ada di lapangan,” demikian Kevin.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya