Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin/RMOL

Politik

Ongkos PSU Pileg DPD Sumbar Capai Rp350 Miliar, Begini Respons KPU

JUMAT, 19 JULI 2024 | 18:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat (Sumbar), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat Komisi Pemilihan Umum (KPU) merogoh kocek hingga ratusan miliar rupiah. 

Hal itu mulanya dibongkar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, saat menjadi pembicara dalam acara Pertemuan Nasional (Pernas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), di Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (18/7). 

"Teman coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat, untuk satu kotak suara ayo berapa? Rp100 miliar? Tebak saja (ada) 17 ribu TPS. (Kurang lebih) Rp350 miliar," ujar Bagja. 


Merespons data anggaran yang disampaikan Bagja tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan jumlah uang yang dihabiskan untuk PSU Pileg DPD Sumbar. 

"Memang benar (anggarannya Rp350 miliar untuk PSU) di 17.000 TPS, itu yang kita mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu," ucapnya. 

Afif mengakui besaran anggaran untuk PSU Pileg DPD tercatat paling besar ketimbang PSU yang digelar di beberapa daerah lainnya. Meskipun menurutnya, ada kejadian yang tragis di PSU Pileg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai. 

"Di situasi yang Mentawai itu kapalnya sempat hilang kontak karena ombak besar, tapi kan itu harus kita lakukan semua dan sudah kita lakukan," tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya