Berita

Annisa Pohan bersama Srikandi Partai Demokrat/Ist

Politik

Annisa Pohan: Perempuan Harus Miliki Tempat Terhormat di Politik

JUMAT, 19 JULI 2024 | 15:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dalam dunia demokrasi, perempuan harus punya tempat terhormat di ranah politik. Karena itu, bagi Partai Demokrat, keterwakilan perempuan merupakan keharusan.  

“Ini cermin dari komitmen partai untuk memastikan bahwa setiap suara, termasuk suara perempuan, harus dihargai dan didengar,” kata Ketua Umum Srikandi Demokrat, Annisa Pohan Yudhoyono, di Jakarta, Jumat (19/7).

Demokrasi sejati, kata Annisa, memerlukan partisipasi penuh dan inklusif dari seluruh masyarakat, termasuk memastikan perempuan memiliki tempat terhormat dalam politik. “Dengan memastikan keterwakilan perempuan, partai politik membantu mengurangi ketidakadilan struktural dan diskriminasi yang telah lama menghambat kemajuan perempuan,” katanya.


Annisa juga menambahkan, kaum perempuan harus memahami secara filosofis tentang konsep keterwakilan, number counts, dan politics of presence.

“Dalam konteks berdemokrasi, konsep keterwakilan adalah esensi dari pemerintahan yang sejati. Di mana semua suara, termasuk perempuan, harus didengar dan diwakili. Sementara “number counts” mengacu pada pentingnya jumlah perempuan yang cukup dalam struktur politik, guna memastikan bahwa isu-isu yang relevan terkait dengan hak dan kewajiban kaum perempuan, bisa lebih diperhatikan dan ditangani serius,” papar Annisa.

“Selanjutnya politik perempuan menekankan “politics of presence”, yakni kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya soal angka, tetapi juga bagaimana peran perempuan bisa menghadirkan perspektif yang lebih unik guna mempengaruhi keputusan dan kebijakan publik,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan, perempuan perlu terjun ke politik karena mereka membawa perspektif dan pengalaman berbeda, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan representatif.

“Ketika perempuan terlibat dalam politik, mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka, memastikan bahwa isu-isu yang berdampak pada perempuan dan keluarga bisa segera diangkat, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara,” tegas Annisa.

“Namun kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa perempuan sering tertinggal dalam politik, disebabkan berbagai faktor, termasuk kuatnya tradisi patrilineal, kuatnya stereotype gender, kurangnya akses perempuan ke sumber daya politik dan ekonomi, serta hambatan struktural dalam sistem politik elektoral suatu negara. Pendidikan dan kesadaran yang rendah tentang pentingnya partisipasi politik perempuan juga menjadi hambatan signifikan,” imbuh Annisa.

Dia juga mengingatkan semua pihak untuk terus membuka kesadaran masyarakat, utamanya kaum perempuan, untuk take a dide dan take a seat.

“Artinya, perempuan harus berani mengambil posisi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan tidak hanya harus hadir dalam politik, tetapi juga harus aktif berpartisipasi dan membuat suara mereka didengar. Dengan mengambil sikap dan posisi dalam berpolitik, perempuan dapat memastikan bahwa mereka memiliki peran signifikan dalam membentuk kebijakan publik dalam suatu negara,” katanya.

“Itulah mengapa sejumlah penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi di dalam pemerintahan, cenderung memiliki kebijakan lebih progresif dan inklusif dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan sektor layanan publik lainnya. Di mana keterlibatan perempuan terbukti dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mengarah pada pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan,” sambungnya.

Lebih jauh Annisa berharap bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, di mana perempuan dan laki-laki berdiri sejajar, bekerja sama untuk kesejahteraan bangsa.

“Saya mengajak semua kader Perempuan Demokrat untuk terus bersemangat, berjuang, dan berkontribusi dalam pemenangan Pilkada di daerah masing-masing, serta mempersiapkan kader-kader perempuan terbaik untuk pemilihan kepala daerah mendatang,” tutup Annisa.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya