Subsidi BBM Harusnya Dinikmati DTKS Bukan Orang Kaya

Pemerintah berencana memulai kebijakan subsidi tepat sasaran atau pemangkasan BBM bersubdisi mulai 1 September 2024 mendatang.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah agar menyiapkan skema subsidi dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsip berkeadilan.

“Berkeadilan itu prinsipnya adalah yang berhak atas subsidi dimudahkan untuk mendapatkannya, sementara yang tidak berhak atas subsidi maka dicegah dengan kebijakan yang konsisten,” kata Eddy kepada wartawan, Jumat (19/7).

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ini berpendapat, pemerintah harus memastikan subdisi tepat sasaran ini merupakan orang-orang yang berhak mendapatkan BBM bersubdisi.

“Harus dipastikan bahwa saudara-saudara kita yang tidak mampu dan masuk dalam daftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu berhak mendapatkan BBM bersubsidi," kata Eddy. 

"Begitu juga angkutan umum, ojol, UMKM dan warga tidak mampu lainnya yang tetap berhak mendapatkan subsidi energi,” sambungnya.

Eddy menyampaikan, skema yang dibuat harus tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia. 

“Pemerintah harus mempersiapkan seluruh perangkatnya untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hukum dilakukan,” tutup Eddy.