Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Hotel ST Regis, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7)/RMOL

Politik

Airlangga Tegaskan Anggaran Makan Gratis Rp71 T: Teknis akan Dibahas!

JUMAT, 19 JULI 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab soal benar atau tidaknya mengenai alokasi anggaran program presiden terpilih makan gratis dipangkas menjadi sebesar Rp7.500. 

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan bahwa program makan siang gratis tersebut telah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendatang dengan total anggaran sebesar Rp71 triliun.

“Program makan gratis sudah dianggarkan di RAPBN ke depan itu sebesar Rp71 triliun  teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi,” ujar Airlangga kepada wartawan seusai “Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK” di Hotel ST Regis, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7).


Airlangga menambahkan bahwa setiap daerah akan memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan program ini. 

“Tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. 

Dalam pertemuan tersebut, diketahui tim Prabowo tengah mengkaji soal penurunan biaya makan bergizi menjadi Rp7.500 hingga Rp9.000 per anak. 

Untuk program ini, pemerintah memutuskan akan menggelontorkan dana sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025. 

“Setelah dikomunikasikan, angka itu Rp71 triliun. Kemudian, tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15.000, mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah?" kata Heri dalam diskusi Market Outlook 2024 pada Selasa (16/7).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya