Berita

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin/RMOL

Politik

DPD Usul Asta Cita Prabowo-Gibran Jadi PPHN 2024-2029

KAMIS, 18 JULI 2024 | 03:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar visi misi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut Asta Cita dijadikan sebagai materi dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) 2024-2029.

Usulan yang dialamatkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini disampaikan Sultan agar perumusan PPHN sejalan dan tidak tumpang tindih dengan visi misi presiden terpilih.

Keberadaan PPHN, lanjut Sultan, sangat penting karena Negara ini memerlukan visi Negara bukan visi pribadi atau visi kelompok. PPHN dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan arah pembangunan nasional. 


"Sehingga MPR perlu menetapkan visi presiden terpilih menjadi PPHN yang akan dijadikan pedoman pembangunan nasional selama satu periode. Agar tidak terjadi bias kebijakan yang mengganggu kinerja pemerintahan ke depan," ujar Sultan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (17/7).

Menurut dia, penyesuaian rumusan  PPHN dengan Asta Cita bukan saja karena terdapat relevansi dan urgensi dalam agenda pembangunan nasional, namun juga karena adanya kesinambungan dengan Visi Nawa Cita presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir.

"Delapan program Asta Cita Prabowo-Gibran sangat inklusif, komprehensif dan visioner. Kami optimis Asta Cita mampu menjawab tantangan global, dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum," tegas bakal Calon ketua DPD itu. 

Lebih lanjut, Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, kesesuaian PPHN dengan visi atau janji kampanye presiden terpilih akan meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pengawasan oleh lembaga legislatif, DPR dan DPD. Karena telah diawali dengan perencanaan yang matang dan efisien antara pemerintah dan DPR.

"Pasca pemilu, Asta Cita bukan lagi menjadi visi seorang presiden Prabowo yang identik dengan angka delapan. Namun sudah menjadi misi kebangsaan yang mesti ditetapkan sebagai agenda pembangunan nasional melalui PPHN", tutupnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya