Berita

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin/RMOL

Politik

DPD Usul Asta Cita Prabowo-Gibran Jadi PPHN 2024-2029

KAMIS, 18 JULI 2024 | 03:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar visi misi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut Asta Cita dijadikan sebagai materi dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) 2024-2029.

Usulan yang dialamatkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini disampaikan Sultan agar perumusan PPHN sejalan dan tidak tumpang tindih dengan visi misi presiden terpilih.

Keberadaan PPHN, lanjut Sultan, sangat penting karena Negara ini memerlukan visi Negara bukan visi pribadi atau visi kelompok. PPHN dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan arah pembangunan nasional. 

"Sehingga MPR perlu menetapkan visi presiden terpilih menjadi PPHN yang akan dijadikan pedoman pembangunan nasional selama satu periode. Agar tidak terjadi bias kebijakan yang mengganggu kinerja pemerintahan ke depan," ujar Sultan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (17/7).

Menurut dia, penyesuaian rumusan  PPHN dengan Asta Cita bukan saja karena terdapat relevansi dan urgensi dalam agenda pembangunan nasional, namun juga karena adanya kesinambungan dengan Visi Nawa Cita presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir.

"Delapan program Asta Cita Prabowo-Gibran sangat inklusif, komprehensif dan visioner. Kami optimis Asta Cita mampu menjawab tantangan global, dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum," tegas bakal Calon ketua DPD itu. 

Lebih lanjut, Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, kesesuaian PPHN dengan visi atau janji kampanye presiden terpilih akan meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pengawasan oleh lembaga legislatif, DPR dan DPD. Karena telah diawali dengan perencanaan yang matang dan efisien antara pemerintah dan DPR.

"Pasca pemilu, Asta Cita bukan lagi menjadi visi seorang presiden Prabowo yang identik dengan angka delapan. Namun sudah menjadi misi kebangsaan yang mesti ditetapkan sebagai agenda pembangunan nasional melalui PPHN", tutupnya.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

UPDATE

Minta Maaf, Dirut Pertamina: Ini Tanggung Jawab Saya

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:37

Perempuan Bangsa PKB Bantu Korban Banjir di Bekasi

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:33

Perang Tarif Kian Panas, Volkswagen PHK Ribuan Karyawan

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:25

Kabar Baik, Paus Fransiskus Tidak Lagi Terkena Serangan Pneumonia Ganda

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Pertamina: Harga Avtur Turun, Diskon Pelita Air, Promo Hotel

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Rumah Diobok-obok KPK: Apakah Ini Ujung Karier Ridwan Kamil?

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:12

Tenaga Ahli Heri Gunawan Hingga Pegawai Bank BJB Dipanggil KPK

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:06

KPK: Ridwan Kamil Masih Berstatus Saksi

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:47

Raja Adil: Disembah atau Disanggah?

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:45

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:41

Selengkapnya