Berita

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin/RMOL

Politik

DPD Usul Asta Cita Prabowo-Gibran Jadi PPHN 2024-2029

KAMIS, 18 JULI 2024 | 03:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar visi misi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut Asta Cita dijadikan sebagai materi dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) 2024-2029.

Usulan yang dialamatkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini disampaikan Sultan agar perumusan PPHN sejalan dan tidak tumpang tindih dengan visi misi presiden terpilih.

Keberadaan PPHN, lanjut Sultan, sangat penting karena Negara ini memerlukan visi Negara bukan visi pribadi atau visi kelompok. PPHN dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan arah pembangunan nasional. 


"Sehingga MPR perlu menetapkan visi presiden terpilih menjadi PPHN yang akan dijadikan pedoman pembangunan nasional selama satu periode. Agar tidak terjadi bias kebijakan yang mengganggu kinerja pemerintahan ke depan," ujar Sultan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (17/7).

Menurut dia, penyesuaian rumusan  PPHN dengan Asta Cita bukan saja karena terdapat relevansi dan urgensi dalam agenda pembangunan nasional, namun juga karena adanya kesinambungan dengan Visi Nawa Cita presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir.

"Delapan program Asta Cita Prabowo-Gibran sangat inklusif, komprehensif dan visioner. Kami optimis Asta Cita mampu menjawab tantangan global, dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum," tegas bakal Calon ketua DPD itu. 

Lebih lanjut, Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, kesesuaian PPHN dengan visi atau janji kampanye presiden terpilih akan meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pengawasan oleh lembaga legislatif, DPR dan DPD. Karena telah diawali dengan perencanaan yang matang dan efisien antara pemerintah dan DPR.

"Pasca pemilu, Asta Cita bukan lagi menjadi visi seorang presiden Prabowo yang identik dengan angka delapan. Namun sudah menjadi misi kebangsaan yang mesti ditetapkan sebagai agenda pembangunan nasional melalui PPHN", tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya