Berita

Anggota DPD asal Lampung, Bustami Zainudin/Net

Politik

Senator Lampung Tuding Sikap Yorrys Kekanak-kanakan

KAMIS, 18 JULI 2024 | 00:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota DPD RI Yorrys Raweyai dan Hasan Basri melakukan konferensi pers terkait kericuhan Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat lalu (12/7). 

Keduanya dianggap memprovokasi dan memfitnah Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait sikap otoriter dalam Sidang Paripurna. 

Anggota DPD asal Lampung, Bustami Zainudin menilai tindakan Yorrys dan kawan-kawan tersebut sebagai sikap kekanak-kanakan.
 

 
Menurut Bustami, adu argumentasi, perdebatan dan segala dinamika yang terjadi di dalam Sidang Paripurna DPD RI, terkait Tata Tertib (Tatib) adalah persoalan internal lembaga. 

“Yang diperlukan masyarakat itu apa yang sudah atau berhasil diperjuangkan DPD RI di masa jabatan 2019-2024. Pimpinan telah memperjuangkan apa saja. Termasuk Komite-Komite apa capaiannya. Itu yang lebih penting bagi masyarakat,” kata Bustami dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (17/7).

“Buktinya di periode saat ini tingkat kepercayaan publik ke DPD RI lebih baik. Baik itu survei CSIS, Litbang Kompas, maupun lembaga-lembaga lain. Tapi dengan kericuhan yang dipicu kelompok kemarin, mungkin kepercayaan publik ke DPD RI akan menurun,” beber dia. 

“Jika itu terjadi, masyarakat juga akan tahu, siapa-siapa aktor yang harus bertanggung jawab, sebagai biang kericuhan dan keributan internal,” ungkapnya.

Terkait Tatib yang akan disahkan di Sidang Paripurna kemarin, Bustami mengaku tahu betul proses perjalanannya. Karena dia juga anggota Pansus Tatib, sekaligus juga anggota Timja Tatib. 

Sehingga dia memperkirakan ada kepentingan di balik kericuhan yang dibuat Yorrys dan beberapa anggota DPD lainnya. Hal itu semakin jelas dengan adanya pernyataan-pernyataan hujatan dan fitnahan yang muncul belakangan. 

"Saya tahu betul Tatib ini dengan segala dinamika prosesnya. Saya anggota Pansus, anggota Timja, saya juga anggota BK DPD RI. Semuanya bersentuhan langsung dan memiliki kewenangan membahas Tatib,” bebernya lagi. 

“Jadi saya juga paham, siapa-siapa yang ingin memaksakan kehendak dan apa kepentingannya. Makannya, tidak perlulah membuat drama-drama kepada publik, masyarakat lebih mengerti, apalagi jika membaca track record ke belakang," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya