Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono/RMOL
Keamanan wajib menjadi prioritas utama bagi seorang Presiden dalam menakhodai sebuah negara.
Keamanan negara perlu diwaspadai tidak hanya berdasarkan ancaman negara luar, melainkan fondasi bangsa itu sendiri. Salah satunya fondasi dari sisi ekonomi.
Demikian antara lain pandangan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono dalam merespons gagasan Presiden terpilih, Prabowo Subianto soal pentingnya keamanan negara dibanding masifnya proyek infrastruktur.
"Ya buat apa bangun kereta cepat, waduk dan lain-lain kalau kita harus tambah utang lagi nantinya. Sehingga keselamatan, keamanan negara dan rakyat bisa terganggu," kata Arief Poyuono mengamini pernyataan Prabowo, Selasa (16/7).
Ada alasan mendasar mengapa pembangunan infrastruktur bisa memicu potensi keselamatan sebuah negara.
Di Indonesia, pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo memang cukup masif. Namun tak bisa dipungkiri, proyek-proyek ini banyak menggunakan utang dari pihak asing.
Utang inilah yang bisa mengancam keberlangsungan sebuah negara. Dengan bertambahnya utang, maka yang akan menjadi korbannya adalah rakyat.
Pemerintah dituntut mengambil kebijakan demi menutupi utang negara. Bahkan pada praktinya saat ini, pemerintah baru mampu meringankan bunga utang.
"Akibat utang, bunga bank, pajak harus naik dan nilai kurs Rupiah makin lemah. Dampaknya, harga-harga barang akan naik juga, belum lagi inflasi tinggi yang bisa menyebabkan sektor usaha lesu. Akhirnya terjadi PHK dan kesulitan ekonomi," pungkasnya.
Baru-baru ini, Prabowo menyentil proyek-proyek infrastruktur yang sudah dan sedang direalisasikan pemerintah saat ini. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur dalam menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan.
"Untuk apa kita bangun gedung, pelabuhan, bandara, kereta api cepat, jalan raya, waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi?" kata Prabowo, Sabtu (13/7).
