Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/RMOL

Politik

Massa Buruh Besok Geruduk Mahkamah Konstitusi

Tuntut Cabut UU Cipta Kerja
SELASA, 16 JULI 2024 | 11:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Buruh berencana menggelar aksi serentak untuk mendesak pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja di seluruh Indonesia pada Rabu besok (17/7) 

Aksi tersebut akan berlangsung di kantor-kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota di berbagai kota di Tanah Air. Di antaranya Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Makassar, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Banda Aceh.

Untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa aksi akan berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pukul 09.30 WIB.


"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal lewat keterangan resminya, Selasa (17/7).

Aksi ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya tiga isu utama yang diangkat dalam aksi ini. Pertama, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, selanjutnya hapus out sourcing dan tolak upah murah (Hostum) serta tolak PHK dengan mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Said Iqbal menambahkan, bagi kaum buruh, sidang 17 Juli besok adalah penentuan. Oleh karena itu, Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI, KPBI, dan KSBSI berharap hakim memutuskan untuk mencabut klaster ketenagakerjaan. 

“Bilamana tidak, kami akan melakukan mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh di seluruh Indonesia. Buruh keluar dari pabrik tidak melakukakn produksi,” demikian Said Iqbal.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya