Berita

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo/Istimewa

Politik

IKN jadi Alat Benturkan Jokowi dengan Prabowo

SENIN, 15 JULI 2024 | 12:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo dinilai tengah dibentur-benturkan dengan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, lewat isu Ibu Kota Nusantara (IKN) berpeluang mangkrak.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, mengemukanya isu IKN berpotensi mangkrak pada masa pemerintahan Prabowo nanti merupakan bagian dari propaganda politik.

"Dimunculkan framing IKN terancam mangkrak, Jokowi terlalu berambisi lah, hingga mencoba mempetakonflikkan antara Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan IKN," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (15/7).


Dia menjelaskan, isu IKN bisa mangkrak kemungkinan sengaja dikemukakan lawan politik Jokowi juga Prabowo, untuk membentuk opini publik bahwa dua elite politik tersebut mulai pecah.

"Kubu yang kontra terhadap IKN begitu antusias menyerang pemerintah, karena Presiden Jokowi belum juga berkantor di IKN bulan Juli ini, sebagaimana rencana awal yang digembar-gemborkan," tutur sosok yang kerap disapa Biran itu.

"Dan juga mempetakonflikkan Prabowo dan Jokowi, seolah Prabowo akan lebih mengedepankan program makan bergizi gratis ketimbang IKN," sambungnya.

Lebih lanjut, Master Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, IKN adalah satu program pemerintahan yang akan dilanjutkan Prabowo. Dan makan bergizi gratis merupakan janji politik yang juga akan direalisasikannya.

"Mereka lupa bahwa Prabowo-Gibran ini adalah keberlanjutan rezim Jokowi. Artinya program Jokowi akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran.Bahkan akan mengalami penyempurnaan termasuk program IKN, hilirisasi, dan lain-lain," demikian Biran.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya