Berita

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo/Istimewa

Politik

IKN jadi Alat Benturkan Jokowi dengan Prabowo

SENIN, 15 JULI 2024 | 12:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo dinilai tengah dibentur-benturkan dengan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, lewat isu Ibu Kota Nusantara (IKN) berpeluang mangkrak.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, mengemukanya isu IKN berpotensi mangkrak pada masa pemerintahan Prabowo nanti merupakan bagian dari propaganda politik.

"Dimunculkan framing IKN terancam mangkrak, Jokowi terlalu berambisi lah, hingga mencoba mempetakonflikkan antara Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan IKN," ujar Subiran kepada RMOL, Senin (15/7).


Dia menjelaskan, isu IKN bisa mangkrak kemungkinan sengaja dikemukakan lawan politik Jokowi juga Prabowo, untuk membentuk opini publik bahwa dua elite politik tersebut mulai pecah.

"Kubu yang kontra terhadap IKN begitu antusias menyerang pemerintah, karena Presiden Jokowi belum juga berkantor di IKN bulan Juli ini, sebagaimana rencana awal yang digembar-gemborkan," tutur sosok yang kerap disapa Biran itu.

"Dan juga mempetakonflikkan Prabowo dan Jokowi, seolah Prabowo akan lebih mengedepankan program makan bergizi gratis ketimbang IKN," sambungnya.

Lebih lanjut, Master Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, IKN adalah satu program pemerintahan yang akan dilanjutkan Prabowo. Dan makan bergizi gratis merupakan janji politik yang juga akan direalisasikannya.

"Mereka lupa bahwa Prabowo-Gibran ini adalah keberlanjutan rezim Jokowi. Artinya program Jokowi akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran.Bahkan akan mengalami penyempurnaan termasuk program IKN, hilirisasi, dan lain-lain," demikian Biran.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya