Presiden terpilih, Prabowo Subianto/Net
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyinggung tata kelola pemerintahan saat ini. Menurutnya, elite politik yang mengemban amanah tidak menjalankan tugas sesuai tujuan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan UUD 1945.
Hal itu disampaikan Prabowo saat pembekalan calon perwira remaja TNI-Polri, di Balai Sudirman Jakarta, di Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu, dikutip Minggu (14/7).
Awalnya dia menjelaskan ihwal tiga konsep bernegara yang dia rangkum dari ilmuwan-ilmuwan dunia. "Ada 3 macam state craft, aliran bernegara," kata presiden terpilih itu.
Menurutnya, jenis pertama bernegara yakni berdasarkan ideologi. Menurutnya, perjalanan negara yang dibangun dengan basis itu akan berlangsung selama 70 tahun pasca kemerdekaan, dan dipimpin para pejuang kemerdekaan hingga para prajurit.
"Tujuh puluh tahun pertama sebuah negara urusannya adalah ideologi, apakah kita demokrasi, otokrasi, diktator, atau oligarki. Pendiri-pendiri bangsa kita memilih bangsa kita sebagai demokrasi kerakyatan, kedaulatan rakyat," katanya.
Jenis bernegara kedua, sambung dia, adalah berdasarkan ekonomi. Praktiknya, orang yang memimpin negara berbasis itu berasal dari kelompok pengusaha atau ahli ekonomi.
"Tapi ada aliran ketiga dalam bernegara, dan kadang ini kita lupa, elite indonesia lupa, yakni aliran realisme," sambungnya.
Menurutnya, aliran realisme yang tidak disadari pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, membuat cara bernegara tidak mengarah kepada tujuan bernegara yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.
"Kadang-kadang elite bangsa Indonesia lupa, UUD di mulut tapi kita kurang baca, kurang mengerti bahwa tujuan nasional kita yang di Pembukaan UUD sangat jelas dan gamblang. Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru mensejahterakan," paparnya.
Prabowo memandang, selama ini yang selalu diajarkan di Indonesia hanya bernegara berdasarkan ideologi dan ekonomi, tetapi tidak mempertimbangkan kenyataan. Yang ada sekarang ini tidak dikedepankan.
"Saya sendiri baru ngeh bahwa bernegara ada aliran realisme, kenyataan. Kalau negara berdasarkan realisme, negara itu tujuannya harus survival, karena pasti ada konflik politik, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya," tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengamati, kondisi banyak negara hari-hari ini dihantui perpecahan. Misalnya perang Ukraina, Sudan, Somalia, Yaman, hingga Gaza.
Karena itu, Prabowo memandang corak bernegara harus disesuaikan dengan kondisi global saat ini, yakni menjamin keamanan seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana poin pertama pembukaan UUD 1945, bukan justru mengutamakan persoalan ekonomi.
"Jadi ekonomi, kemakmuran itu (persoalan) kedua. Yang pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. melaksanakan ketertiban dunia," urainya.
"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara, kereta api cepat, jalan raya, waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi," tandasnya.
