Berita

Presiden Terpilih Prabowo Subianto/Net

Bisnis

Utang Indonesia Era Prabowo Bakal Makin Bengkak, Hashim Beberkan Ini

JUMAT, 12 JULI 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan mendatang dikabarkan akan menaikkan batas utang negara hingga 50 persen dari posisi saat ini 39 persen terhadap PDB.

Peningkatan rasio utang itu konon untuk mendanai program-program presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya makan bergizi gratis.

Hashim Djojohadikusumo, adik kandung sekaligus penasehat Prabowo, mengungkapkan hal itu. Namun, katanya, itu akan diterapkan asalkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak.


Hashim menekankan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya jika rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50 persen.

"Kami akan tetap mendapatkan peringkat investasi pada tingkat itu," kata Hashim.

Lembaga pemeringkat Moody's, S&P, dan Fitch telah memberikan peringkat utang negara Indonesia satu tingkat di atas peringkat investasi terendah. Sebelumnya, Fitch mengatakan peningkatan signifikan utang pemerintah akan melemahkan profil kredit negara Indonesia.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim saat berbicara kepada Financial Times, di London, Kamis (1/7).

"Kami tidak ingin meningkatkan rasio utang tanpa meningkatkan penerimaan," tambah Hashim. 

Pajak, pajak cukai, royalti dari pertambangan, dan bea masuk adalah target untuk meningkatkan penerimaan negara.

Rencana pinjaman pemerintahan Prabowo akan menandai perubahan besar dari sikap konservatif dalam pengelolaan keuangan pemerintah selama ini. 

Para ekonom telah memperingatkan bahwa kenaikan rasio utang hingga 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui batas maksimum yang ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB. 

Hal ini juga dapat membebani rupiah yang telah melemah lebih dari 5 persen terhadap dolar AS pada tahun ini.

Hashim, sebagai salah satu penasihat penting Prabowo, diyakini akan memainkan peran yang berpengaruh saat pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober nanti. 

Komentarnya bisa disebut sebagai konfirmasi resmi pertama dari rencana pinjaman yang lebih tinggi.

Pernyataan Hashim juga mementahkan penyangkalan beberapa penasehat Prabowo lain tentang target rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, yang pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg.

Program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil diperkirakan akan menelan biaya 28 miliar Dolar AS. Hashim mengatakan program makanan tersebut akan membantu bertindak sebagai "stimulus bagi ekonomi" dan menambah setidaknya 1,2 poin persentase terhadap PDB.

Indonesia memiliki salah satu rasio pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, sekitar 14 persen, menurut data IMF.

Beberapa inisiatif lain akan mendukung target pertumbuhan tahunan 8 persen yang dicanangkan Prabowo, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, kilang minyak, dan rumah, serta memperluas produksi pangan.

Prabowo juga dikabarkan berencana mendirikan badan pendapatan negara untuk mendorong peningkatan pajak. Ia juga mempertimbangkan untuk memangkas subsidi dan menjual aset negara guna menopang pendapatan.

Di sisi lain, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menegaskan dan memastikan bahwa pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 akan tetap pada komitmen untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya