Peserta diskusi di Medan/RMOL
Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih menjadi satu tahapan yang sangat krusial berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Medan 2024. Hal ini karena, sukses atau tidaknya pelaksanaan agenda politik lima tahunan itu sangat erat kaitannya dengan keberhasilan KPU Medan dalam melakukan pendataan pemilih.
Hal ini disampaikan salah seorang praktisi kepemiluan, Taufik pada diskusi ‘Menelisik Kendala dan Solusi Pemutahkhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024’ yang digelar oleh Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti no 45 Medan, Selasa (9/7) malam.
Diskusi yang diikuti para praktisi kepemiluan, pengamat politik maupun kalangan jurnalis ini diisi pembicara seperti Komisioner KPU Medan Saut Haornas Sagala, Anggota Bawaslu Tebingtinggi Choky Nasution dan Akademisi FISIP UISU Raden Deni admiral.
“Bicara coklit ini adalah bicara wajah pemilu. Karena bicara pemilu tidak hanya soal hasil tapi bicara proses. Jika coklit bermasalah maka pemilu akan bermasalah,” katanya.
Berkaitan dengan pelaksanaan coklit ini, Taufik sangat mengkritik kinerja dari KPU Medan yang hanya berkutat pada persoalan petugas coklit yang sulit menyinkronkan waktu pencoklitan dengan jam kerja warga. Menurutnya hal itu terlalu klasik untuk selalu disebut menjadi masalah dalam setiap pemilu.
“Coklit bermasalah benar karena banyak faktor cuaca dan lain sebagainya. Apalagi Pantarlih kerja dari rumah ke rumah, yang merekrut mereka siapa? kan KPU juga melalui PPS,” ujarnya.
Pola rekrutmen terhadap orang amburadul menurut Taufin menjadi titik lemah. Sebab, KPU Medan tidak mampu menjamin jika para petugas coklit merupakan orang-irang yang memiliki visi menyukseskan pemilu.
“Rekrutmen ini tidak benar-benar menghasilkan orang yang memiliki tanggungjawab, yang punya visi mensukseskan pemilu,” sebutnya.
Anggaran Pilkada Medan 2024 saat ini mencapai angka Rp 82 miliar. Uang besar dari rakyat itu menurutnya harus benar-benar terpakai untuk melaksanakan pemilu yang berkualitas oleh KPU Medan sebagai pengguna anggaran.
“Jangan pula pada akhirnya karena kondisi yang tidak bertanggungjawab itu maka nantinya pemilu kita ini menjadi pemilu yang harap maklum. Karena mau nggak mau, dalam kondisi apa pun pemilu ini memang akan berjalan,” begitu sindiran Taufik.
