Tak Dibatasi, Jumlah Dewan Pertimbangan Agung Tergantung Presiden RI

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), jumlahnya ditentukan oleh Presiden RI. Tidak ada batasan jumlah untuk keanggotaan DPA.

Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 di draft Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 19/2006 tentang Wantimpres, dikutip Kamis (11/7).

“Pasal 7 (1) Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam RUU tersebut.

ditetapkan oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam RUU tersebut.

Adapun, persyaratan menjadi DPA itu diatur dalam Pasal 8 huruf a hingga 9. Berikut persyaratan lengkapnya;

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, seseorang harus memenuhi persyaratan:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara. Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai sifat kenegarawanan;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.