Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Populasi Kelas Menengah Capai 80 Juta Orang, Mendagri Ajak Kepala Daerah Optimalkan Daya Beli

KAMIS, 11 JULI 2024 | 15:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah masyarakat kelas menengah di dalam negeri tercatat mencapai 80 juta orang, atau 30 persen dari total populasi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan mengatakan bahwa kelas tersebut memiliki daya beli yang baik dan harus dimanfaatkan untuk pembelian dalam negeri.

Ia menegaskan pangsa pasar kelas menengah Indonesia bahkan melebihi populasi warga Australia yang mendekati 30 juta orang, dan juga lebih unggul dari 5 juta penduduk Singapura. 


Dalam hal ini, Tito lantas bertanya kepada para kepala daerah mengenai kesadaran mereka atas potensi pasar yang besar ini. Ia pun mengajak pemerintah daerah untuk bersuara jika memang ada aturan yang menghambat kepentingan masyarakat. Terlebih, Pemda yang juga diminta untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

"Karena big market, harusnya ini menjadi market untuk Indonesia sendiri. Sambil kita hajar juga ke luar. Maka, kita harus memproduksi dalam negeri, kita perkuat produksi dalam negeri kita," ujar Tito kepada para kepala daerah dalam Rakernas Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyoroti banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke Singapura untuk menonton konser Taylor Swift.

"Yang berangkat ke sana (Singapura) paling banyak orang Indonesia. Yang kemarin nonton Taylor Swift itu di Singapura, restoran, hotel, apartemen, pesawat penuh semua, orang Indonesia," kata Tito, dikutip Kamis (11/7).

Untuk itu, Mendagri mengatakan pemerintah perlu untuk memanfaatkan potensi besar tersebut untuk menarik para wisatawan hingga masyarakat kelas menengah dalam negeri agar menambah pendapatan masing-masing daerah.

"Saya yakin Indonesia itu punya potensi. Hebatlah, tidak ada kabupaten yang tidak memiliki potensi. Sekarang persoalannya adalah bagaimana membaca potensi itu untuk bisa menjadi PAD," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya