Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Populasi Kelas Menengah Capai 80 Juta Orang, Mendagri Ajak Kepala Daerah Optimalkan Daya Beli

KAMIS, 11 JULI 2024 | 15:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah masyarakat kelas menengah di dalam negeri tercatat mencapai 80 juta orang, atau 30 persen dari total populasi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan mengatakan bahwa kelas tersebut memiliki daya beli yang baik dan harus dimanfaatkan untuk pembelian dalam negeri.

Ia menegaskan pangsa pasar kelas menengah Indonesia bahkan melebihi populasi warga Australia yang mendekati 30 juta orang, dan juga lebih unggul dari 5 juta penduduk Singapura. 


Dalam hal ini, Tito lantas bertanya kepada para kepala daerah mengenai kesadaran mereka atas potensi pasar yang besar ini. Ia pun mengajak pemerintah daerah untuk bersuara jika memang ada aturan yang menghambat kepentingan masyarakat. Terlebih, Pemda yang juga diminta untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

"Karena big market, harusnya ini menjadi market untuk Indonesia sendiri. Sambil kita hajar juga ke luar. Maka, kita harus memproduksi dalam negeri, kita perkuat produksi dalam negeri kita," ujar Tito kepada para kepala daerah dalam Rakernas Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyoroti banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke Singapura untuk menonton konser Taylor Swift.

"Yang berangkat ke sana (Singapura) paling banyak orang Indonesia. Yang kemarin nonton Taylor Swift itu di Singapura, restoran, hotel, apartemen, pesawat penuh semua, orang Indonesia," kata Tito, dikutip Kamis (11/7).

Untuk itu, Mendagri mengatakan pemerintah perlu untuk memanfaatkan potensi besar tersebut untuk menarik para wisatawan hingga masyarakat kelas menengah dalam negeri agar menambah pendapatan masing-masing daerah.

"Saya yakin Indonesia itu punya potensi. Hebatlah, tidak ada kabupaten yang tidak memiliki potensi. Sekarang persoalannya adalah bagaimana membaca potensi itu untuk bisa menjadi PAD," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya