Gaya hidup pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang nampak hedonis pasca skandal pelecehan seksual Hasyim Asyari terungkap, melebar hingga ke dugaan melemahnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, Komisi II DPR sebagai mitra KPU seharusnya menjadi pengawas yang kritis pada penggunaan anggaran.
"Termasuk pengadaan yang terlihat kurang realistis dari KPU," ujar Lucius kepada RMOL, Kamis (11/7).
Dia memandang, skandal seks Hasyim Asyari yang terbukti menyalahgunakan jabatan ketua sekaligus anggota KPU untuk menggunakan fasilitas negara, wajarnya sejak awal sudah terendus oleh Komisi II DPR.
Apalagi menurutnya, mengemuka pula di dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengenai pengadaan mobil dinas mewah yang mencapai 3 unit, penyewaan jet pribadi, hingga hiburan malam setiap pimpinan KPU kunjungan ke daerah.
"Sayangnya Komisi II terlalu dibebani banyak isu terkait proses penyelenggaraan pemilunya sendiri sampai lupa untuk mengingatkan KPU akan gaya hidup komisioner yang cenderung kurang elok sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas," tuturnya.
Oleh karena itu, Lucius memperkirakan ada kongkalikong antara pimpinan KPU dengan Komisi II DPR terkait penggunaan anggaran penyelenggara pemilu.
"Atau bisa jadi hidup mewah Komisioner KPU mungkin atas seijin Komisi II yang pada saat yang sama menitipkan kepentingan terkait Pemilu," katanya.
"Yang jelas komisioner KPU merusak martabat lembaga dengan mempertontonkan gaya hidup mewah di tengah carut marut penyelenggaraan pemilu yang ugal-ugalan," demikian Lucius menambahkan.
