Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah pejabat saat jumpa pers One Maps Policy 2024/RMOL

Politik

Rakernas Kebijakan Satu Peta, Airlangga Sorot Keamanan Siber

KAMIS, 11 JULI 2024 | 12:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kebijakan Satu Peta 2024 yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghasilkan enam rekomendasi keberlanjutan.

Rakernas yang dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait itu digelar di The St Regis Jakarta Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Menurut Airlangga, rekomendasi pertama berkaitan kebijakan berupa penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta melalui pengamanatan dalam UU Geospasial dan turunannya.


"Serta penyusunan Grand Design Kebijakan Satu Peta," kata Airlangga.

Selanjutnya, perwujudan dan pemutakhiran dengan mewujudkan peta dasar skala besar, menambah peta tematik baru dengan melibatkan masyarakat, perluasan pemanfaatan kebijakan satu peta serta penambahan satuan tugas pemanfaatan peta tematik.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menambahkan, rekomendasi berikutnya mengenai penyelesaian tumpang tindih dengan penguatan tim koordinasi penyelesaian ketidaksesuaian di tingkat pusat dan pembentukan di tingkat daerah.

"Kolaborasi antara stakeholder dan masyarakat dengan mengedepankan legitimasi hukum, penghormatan hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi dan pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Rekomendasi yang tak kalah penting, lanjut Airlangga, berkaitan pengembangan teknologi, yaitu perwujudan keamanan siber, penyiapan infrastruktur geospasial, serta penerapan teknologi AI dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Airlangga ingin ada peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan non-formal, serta penyediaan jalur pengembangan karir bidang geospasial.

Terakhir, rekomendasi berkaitan penyediaan anggaran, yaitu peningkatan investasi swasta, kerjasama Pemerintah-Badan Usaha dan kerja sama BUMN-BUMD.

"Serta optimalisasi bauran sumber pendanaan APBN/APBD dan pengoptimalan sumber pendanaan Transfer Keuangan Daerah (DAK dan DAU)," pungkasnya.

Acara dihadiri sejumlah menteri terkait yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Serta dihadiri pimpinan KPK, Nurul Ghufron; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai; juga sejumlah gubernur dan walikota.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya