Berita

Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Muslim/Repro

Politik

Demokrat Ingatkan Pemberian PMN Tak Bebani APBN

KAMIS, 11 JULI 2024 | 01:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Demokrat setuju pemberian penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp44,2 triliun, tetapi pemerintah harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim ketika membacakan pandangan mini fraksi terhadap usulan Kementerian BUMN terhadap PMN 2025.

"Pada prinsipnya kami mendukung adanya pemberian PMN yang diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan, namun demikian kita memberikan catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah,” kata Muslim dalam rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/7).


Muslim mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi landasan terhadap pemerintah untuk memberikan suntikan PMN bagi perusahaan BUMN.

"Kebijakan ini tentunya harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara, prinsip kehati-hatian, sense of urgency, aspek keberlanjutan dan multplier effect,” sambungnya,

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemberian PMN kepada perusahan BUMN harus terukur dan tepat sasaran.

“Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara agar PMN terhadap BUMN tidak menjadi beban APBN,” tutup Muslim.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya