Pemerintah Libatkan Kebun Rakyat untuk Kembangkan Kakao Lokal

Pemerintah akan mengembangkan industri kakao lokal dengan melibatkan kebun rakyat untuk memenuhi kebutuhan kakao nasional.

Hal tersebut dibahas dalam rapat internal pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Merdeka, Rabu (10/7). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023.

“Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen. Oleh karena itu, penting untuk replanting kakao agar luasan meningkat dan produksinya bisa dikembalikan, mungkin dobel,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menyebut ada arahan Presiden Joko Widodo terkait tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bertanggung jawab me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

“Yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh Perguruan Tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai BPDPKS," jelas Airlangga.

Selain itu, ada fasilitas penambahan perluasan ataupun membantu kakao Kebun Rakyat yang direvitalisasi. Ditambah, pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.

Selain membahas kakao dan kelapa, rapat internal tersebut juga membahas bioetanol. Menko Airlangga menjelaskan, rapat tersebut membahas tentang bensin bersulfur rendah yang dikaji oleh Pertamina.

“Yang sudah dilakukan percobaan adalah E5 (ethanol 5 persen). Sekarang Pertamina harus membuat studi pengadaan untuk etanolnya. Kita juga sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, di Merauke. Jadi kita itu dikaji lagi,” tutup Airlangga.