Berita

Seminar "Indonesia di Tengah Isu Uighur dan Rivalitas Amerika-China"/Ist

Politik

Indonesia di Tengah Isu Uighur dan Rivalitas Amerika-China

RABU, 10 JULI 2024 | 18:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kompleksitas hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan China dibedah kalangan akademisi dan pemerhati politik global dalam seminar "Indonesia di Tengah Isu Uighur dan Rivalitas Amerika-China".

Tiga pembicara hadir dalam acara yang digelar di JW Coffee Garden, Pulogadung, Jakarta Timur. Mereka adalah Imron Rosyadi Hamid, Veronica Saraswati, dan Fauzan Anwar.

Imron Rosyadi Hamid dalam paparannya membedah awal mula hubungan Indonesia dengan China dan Amerika Serikat. Pada periode 1950-1965, hubungan Indonesia dengan China sangat baik, namun mengalami kebekuan signifikan pada 1966-1989 akibat faktor politik internal dan eksternal.


Memasuki era reformasi, katanya, hubungan kedua negara kembali membaik dengan peningkatan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, investasi, dan budaya.

"Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat telah menjadi kemitraan yang kuat sejak era Orde Baru hingga sekarang, mencakup bidang perdagangan, militer, dan pendidikan," ujar Imron dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Sementara di era kekinian, Indonesia terutama masyarakat Muslim punya fokus dalam mengkaji Etnis Uighur di Xinjiang, China yang ramai diberitakan hidup di bawah intimidasi.

Dipaparkan Fauzan Anwar, isu ini berkaitan dengan radikalisme, terorisme, dan separatisme, tiga masalah yang dihadapi banyak negara.

Fauzan menekankan bahwa konflik di Xinjiang tidak hanya soal agama, tetapi juga etnisitas dan identitas budaya.

"Pemerintah China menggunakan strategi migrasi etnis Han ke wilayah tersebut untuk memperkuat kendalinya, yang menimbulkan ketegangan dengan etnis Uighur," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa isu Uighur sering digunakan sebagai alat propaganda dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan China, di mana media Barat cenderung memanfaatkan isu ini untuk mendiskreditkan China.

Ditambahkan lagi oleh Imron Rosyadi, dia menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia perlu bijak dalam menilai pemberitaan mengenai Uyghur.

"Media Barat sering kali melaporkan bahwa Uighur mengalami penindasan, namun fakta-fakta tersebut sulit dibuktikan," katanya.

Justru, lanjut Imron, beberapa tokoh yang mengklaim memperjuangkan HAM Uyghur, seperti Dolkun Isa dan Nury Turkel, terlibat dalam pelanggaran HAM. Dolkun Isa, Ketua World Uyghur Congress (WUC), dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi Uyghur.

"Informasi ini dapat diverifikasi melalui media sosial masing-masing. Masyarakat Indonesia diharapkan semakin cermat dalam memilah sumber informasi agar tidak mudah dimanipulasi," tandasnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

Prabowo Sampaikan KEM-PPKF di DPR, Purbaya Sebut Ada Pesan Penting

Rabu, 20 Mei 2026 | 02:15

Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo pada 2029

Rabu, 20 Mei 2026 | 02:01

Saatnya Menguji Kanal BoP Bebaskan WNI

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:55

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Kadin-Pemkot Jakpus Kolaborasi Berdayakan UMKM

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:18

Empat Tersangka Kasus Penipuan Calon Mitra SPPG Diamankan Polisi

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:16

Ini Respons Airlangga soal Rumor Pembentukan Badan Khusus Ekspor Komoditas

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:00

Razman Nasution Tak Boleh Lolos seperti Silfester Matutina

Rabu, 20 Mei 2026 | 00:30

Putusan MK Wajib Dipatuhi, SE Jampidsus Tak Bisa Buka Tafsir Baru

Rabu, 20 Mei 2026 | 00:11

Alumni Lemhannas Tegas Mendukung Ketahanan Nasional

Rabu, 20 Mei 2026 | 00:02

Selengkapnya