Menlu RI Buka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) secara resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (10/7).

Bekerjasama dengan Institut Leimena, LKLB tersebut diadakan selama dua hari pada 10 hingga 11 Juli 2024 dan diikuti lebih dari 160 peserta dari dalam dan luar negeri.

Selama sesi pembukaan, turut hadir 21 perwakilan negara asing yang berasal dari Kedutaan Besar Austria, Yordania, Romania, Spanyol, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Malaysia, Laos, dan Filipina.

Mengangkat tema "Multi-faith Collaborations in an Inclusive Society", konferensi internasional tersebut digelar secara hybrid via Zoom dengan jumlah pendaftar daring sudah mencapai lebih dari 4.000 peserta dari 21 negara.

Dalam pidato sambutannya, Menlu RI menyoroti pentingnya penghormatan terhadap keberagaman. Jangan sampai perbedaan agama menimbulkan konflik dan ketegangan.

"Oleh karena itu, Indonesia aktif bekerja sama dengan dunia internasional untuk tiga agenda yang pertama dan terpenting, memperkuat toleransi," ujarnya.

Menlu juga mendorong agar inklusivitas keyakinan yang beragam dapat dilihat sebagai aset dalam advokasi perdamaian.

"Ketika pihak-pihak dari berbagai latar belakang berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif, solusi kita akan semakin tajam sehingga Indonesia secara sungguh-sungguh melibatkan para pemimpin agama global," kata Retno.

Konferensi LKLB menghadirkan sekitar 50 narasumber lintas negara untuk mengisi lima sesi panel dengan format hybrid via Zoom dan 10 sesi pilihan (breakout) khusus untuk peserta luring.

Para peserta konferensi mencakup pejabat pemerintah dari Kementerian/lembaga baik dalam dan luar negeri, akademisi, pemimpin masyarakat sipil, dan para alumni pelatihan LKLB yang terdiri dari guru madrasah dan sekolah.

Dikatakan bahwa LKLB digelar untuk menindaklanjuti keberhasilan Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Indonesia yang telah melatih lebih dari 8.500 guru dari 37 provinsi dalam waktu sekitar 2,5 tahun, dan melibatkan sedikitnya 30 lembaga pendidikan dan keagamaan.