Berita

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dedy Irawan/Ist

Politik

Pemuda Muhammadiyah Dukung Satgas Impor Ilegal Bentukan Kemendag

SELASA, 09 JULI 2024 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas impor ilegal bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)sudah tepat.

Dikatakan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dedy Irawan, satgas tersebut sebagai bentuk respon pemerintah terhadap maraknya barang impor ilegal yang merugikan negara dan pengusaha dalam negeri.

"Langkah itu sudah benar, karena memang Kementerian Perdagangan merupakan leading sector untuk melindungi negara dan pengusaha dalam negeri," ujar Dedi kepada wartawan, Selasa(9/7).


Kata Dedi, Kemendag adalah garda terdepan Indonesia dalam bidang ekonomi. Tugasnya, memimpin Indonesia dalam upaya memenangkan pasar internasional dan mengamankan pasar dalam negeri.

"Tugasnya berat, tanggung jawabnya besar. Maju mundurnya ekonomi Indonesia banyak bergantung pada performa Kementerian perdagangan," katanya.

Oleh sebab itu, masih kata Dedi, perlu penguatan institusi dan anggaran Kementerian Perdagangan.

"Saya mendengar bahwa dengan besarnya tanggung jawab, tidak dibarengi dengan anggaran yang cukup. Bagaimana mau menang perang dagang," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya