Berita

Sekretaris Majelis Pertimbangan WIlayah DPW PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Main Judol, Anggota Dewan juga Harus Dihukum

SELASA, 09 JULI 2024 | 12:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya Anggota DPR main judi online (Judol) disayangkan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengaku prihatin, lantaran penegakan hukum terhadap anggota Dewan jauh berbeda dibanding jika pelakunya rakyat biasa.

"Hukum justru tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mau dia rakyat kecil atau anggota dewan, seharusnya semua sama di mata hukum," kata Taufik, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (9/7).


Legislator PKS itu juga meminta anggota Dewan yang dipilih dan dipercaya menjadi pemimpin bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Kalau yang di atas buruk, bagaimana di bawahnya? Ikan yang dilihat kepalanya, kalau kepalanya busuk maka badannya juga busuk," tegasnya.

Sosok yang akrab disapa MTZ itu juga mendesak Majelis Kehormatan Dewan dapat membuka siapa saja anggotanya yang terlibat judi online.

"Saya berharap kalau yang kena pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, langsung dibuka saja namanya. Diproses hukum. Karena mereka pemimpin yang diberi mandat untuk menjadi contoh," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya