Berita

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant/Net

Dunia

Netanyahu Tuding Menhan Israel Rencanakan Kudeta

SELASA, 09 JULI 2024 | 12:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant diduga tengah merencanakan penggulingan karena menolak mendukung RUU wajib militer yang mengecualikan kelompok ultra-Ortodoks.

Mengutip Middle East Monitor pada Selasa (9/7), Kabinet Israel berkumpul untuk menjajaki strategi peningkatan jumlah tentara, termasuk proposal pertahanan yang memperpanjang wajib militer bagi laki-laki menjadi tiga tahun.

Gallant bersikeras bahwa kelompok Yahudi ultra-Ortodoks atau pengikutnya biasa disebut Haredi harus dimasukkan dalam RUU wajib militer tersebut dan didukung oleh semua partai koalisi, termasuk faksi Benny Gantz.


Menteri Komunikasi Shlomo Karhi mempertanyakan mengapa Gallant yang sebelumnya setuju memperluas wajib militer tanpa dukungan oposisi, tetapi mempersulit RUU Haredi.

Gallant membalas dengan menekankan peningkatan ancaman terhadap Israel dan berkurangnya jumlah personel militer. Itu mengapa semua pihak bahkan ultra-Ortodoks harus dilibatkan.

“Dari mana kamu berencana membawa tentara? Dan bagaimana Anda ingin tentara Israel terus berperang? Kami membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk tentara,” tegasnya.

Netanyahu mengkritik posisi Gallant dalam rancangan undang-undang Haredi, dan menyebutnya telah mengambil sikap sinisme dan politisasi.

Gallant merespon dengan memperingatkan bahwa Israel di tengah kondisi yang sangat sensitif dan perlu segera mengembalikan sandera.

"Upaya politik untuk menghubungkan pembebasan sandera dengan pengecualian Haredi dari wajib militer adalah berbahaya dan tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Ketegasan Gallant untuk merekrut warga Zionis Israel ultra-Ortodoks disambut baik oleh Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, yang juga mengatakan bahwa partai Persatuan Nasional yang dipimpinnya akan bekerja sama untuk memajukan undang-undang yang akan menghilangkan pengecualian wajib militer umum yang saat ini diberikan kepada mereka.

Seorang jurnalis Haredi, Yanki Farber, berpendapat bahwa jika RUU pengecualian tersebut diberlakukan, maka akan mendapat kemarahan dari para penganutnya.

Farber menjelaskan bahwa setiap Haredi yang bergabung dalam tentara takut akan kehilangan sikap religiusitasnya.

"Hal itu terjadi di keluarga saya juga, ketika saya memutuskan untuk mendaftar dan orang-orang terkejut melihat saya mengenakan sebuah seragam," ungkapnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya