Berita

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant/Net

Dunia

Netanyahu Tuding Menhan Israel Rencanakan Kudeta

SELASA, 09 JULI 2024 | 12:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant diduga tengah merencanakan penggulingan karena menolak mendukung RUU wajib militer yang mengecualikan kelompok ultra-Ortodoks.

Mengutip Middle East Monitor pada Selasa (9/7), Kabinet Israel berkumpul untuk menjajaki strategi peningkatan jumlah tentara, termasuk proposal pertahanan yang memperpanjang wajib militer bagi laki-laki menjadi tiga tahun.

Gallant bersikeras bahwa kelompok Yahudi ultra-Ortodoks atau pengikutnya biasa disebut Haredi harus dimasukkan dalam RUU wajib militer tersebut dan didukung oleh semua partai koalisi, termasuk faksi Benny Gantz.


Menteri Komunikasi Shlomo Karhi mempertanyakan mengapa Gallant yang sebelumnya setuju memperluas wajib militer tanpa dukungan oposisi, tetapi mempersulit RUU Haredi.

Gallant membalas dengan menekankan peningkatan ancaman terhadap Israel dan berkurangnya jumlah personel militer. Itu mengapa semua pihak bahkan ultra-Ortodoks harus dilibatkan.

“Dari mana kamu berencana membawa tentara? Dan bagaimana Anda ingin tentara Israel terus berperang? Kami membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk tentara,” tegasnya.

Netanyahu mengkritik posisi Gallant dalam rancangan undang-undang Haredi, dan menyebutnya telah mengambil sikap sinisme dan politisasi.

Gallant merespon dengan memperingatkan bahwa Israel di tengah kondisi yang sangat sensitif dan perlu segera mengembalikan sandera.

"Upaya politik untuk menghubungkan pembebasan sandera dengan pengecualian Haredi dari wajib militer adalah berbahaya dan tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Ketegasan Gallant untuk merekrut warga Zionis Israel ultra-Ortodoks disambut baik oleh Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, yang juga mengatakan bahwa partai Persatuan Nasional yang dipimpinnya akan bekerja sama untuk memajukan undang-undang yang akan menghilangkan pengecualian wajib militer umum yang saat ini diberikan kepada mereka.

Seorang jurnalis Haredi, Yanki Farber, berpendapat bahwa jika RUU pengecualian tersebut diberlakukan, maka akan mendapat kemarahan dari para penganutnya.

Farber menjelaskan bahwa setiap Haredi yang bergabung dalam tentara takut akan kehilangan sikap religiusitasnya.

"Hal itu terjadi di keluarga saya juga, ketika saya memutuskan untuk mendaftar dan orang-orang terkejut melihat saya mengenakan sebuah seragam," ungkapnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

UPDATE

Warga Antusias Saksikan Serah Terima Pengawalan Istana Merdeka oleh Paspampres

Minggu, 15 Februari 2026 | 18:05

Festival Bandeng Rawa Belong Dongkrak Omzet Pedagang

Minggu, 15 Februari 2026 | 17:22

Imlek Berdekatan dengan Ramadan Membawa Keberkahan

Minggu, 15 Februari 2026 | 17:03

Makan Bergizi Gratis: Konsumsi atau Investasi Bangsa?

Minggu, 15 Februari 2026 | 16:44

Kanada Minta Iran Ganti Pemimpin Atau Sanksi Ditambah

Minggu, 15 Februari 2026 | 16:09

Ini Alasan Lembaga Survei Dukung Wacana Pilkada Tak Langsung

Minggu, 15 Februari 2026 | 15:52

Jokowi Sedang Cari Muka Lewat UU KPK

Minggu, 15 Februari 2026 | 15:50

NATO Buka Data Kerugian Gila-gilaan Rusia di Perang Ukraina

Minggu, 15 Februari 2026 | 15:22

Libur Panjang Imlek, Simak 3 Kunci Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 15 Februari 2026 | 14:43

Selain UU KPK, MAKI Desak Prabowo Sahkan UU Perampasan Aset

Minggu, 15 Februari 2026 | 14:40

Selengkapnya